IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

Berita terbaru seputar PPN.

GINSI Minta Pemerintah Siapkan Skema Baru THC di Pelabuhan
Nasional

GINSI Minta Pemerintah Siapkan Skema Baru THC di Pelabuhan

Investor

schedule24 jam yang lalu · 13.46 WIBvisibility4menu_book1 mnt

Ginsi mendesak pemerintah untuk membuat regulasi supaya THC dibayar langsung pemilik barang ke operator terminal.

Sumber Berita: Investor

Newsroom · 11 Nov 2026, 13.46 WIB

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Sorot Beban Ekonomi dan Kerugian Konstitusional
Nasional

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Sorot Beban Ekonomi dan Kerugian Konstitusional

Kompas

schedulekemarin · 12.23 WIBvisibility3menu_book1 mnt

Selain beban ekonomi, Bernita juga mendalilkan kerugian konstitusional dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditujukan untuk pembalut.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 12.23 WIB

Pajak Pembalut dan Ukuran Keadilan Negara
Nasional

Pajak Pembalut dan Ukuran Keadilan Negara

Kompas

schedule4 hari yang lalu · 12.17 WIBvisibility9menu_book1 mnt

Artikel mempertanyakan alasan pembalut masih dikenai PPN efektif 11 persen, sementara sejumlah kebutuhan dasar dibebaskan. Tulisan ini mendorong pemerintah menjelaskan dampak fiskal dan keterjangkauan jika produk menstruasi mendapat pembebasan pajak.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 8 Nov 2026, 12.17 WIB

DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen
Ekonomi

DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen

CNN

schedule7 hari yang lalu · 14.27 WIBvisibility13menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan alasan pembalut wanita masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 5 Nov 2026, 14.27 WIB

Transfer Bank Bukan Objek Pajak
Nasional

Transfer Bank Bukan Objek Pajak

Kompas

schedule7 hari yang lalu · 10.13 WIBvisibility53menu_book1 mnt

Kolom ini membahas kesalahpahaman bahwa transfer bank dan dompet digital akan dikenai pajak mulai 9 November. Penulis menjelaskan kebijakan yang dirujuk sebenarnya mengatur pemungutan PPN atas pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri yang belum dipungut PPN.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 5 Nov 2026, 10.13 WIB

Mengintip Besaran Pajak Pembalut yang Dikenakan Pemerintah
Ekonomi

Mengintip Besaran Pajak Pembalut yang Dikenakan Pemerintah

CNN

schedule8 hari yang lalu · 14.58 WIBvisibility7menu_book1 mnt

Pemerintah menjelaskan perlakuan pajak atas pembalut sebagai barang kena pajak. Besaran pajaknya mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 4 Nov 2026, 14.58 WIB

DJP dan Menteri UMKM Klarifikasi Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak
Nasional

DJP dan Menteri UMKM Klarifikasi Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak

Kompas

schedule8 hari yang lalu · 10.07 WIBvisibility10menu_book1 mnt

DJP menyatakan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri pada 9 November 2026 bukan pajak baru. Menteri UMKM juga memastikan usaha mikro beromzet maksimal Rp 500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas PPh 0 persen.

Sumber Berita: Kompas

$GOTOSektor Teknologi

Newsroom · 4 Nov 2026, 10.07 WIB

Menkeu Pastikan Tidak Ada PPN Baru untuk Transfer Antarbank dan E-Wallet
Nasional

Menkeu Pastikan Tidak Ada PPN Baru untuk Transfer Antarbank dan E-Wallet

Kompas

schedule9 hari yang lalu · 20.55 WIBvisibility6menu_book1 mnt

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital. Aturan yang dijelaskan berkaitan dengan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi obyek pajak.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 3 Nov 2026, 20.55 WIB

Menkeu Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tak Dikenai PPN
Nasional

Menkeu Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tak Dikenai PPN

Investor

schedule9 hari yang lalu · 20.07 WIBvisibility113menu_book1 mnt

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada kebijakan PPN baru atas transfer antarbank atau dompet digital. Sistem pemungutan pajak yang dibahas ditujukan bagi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN, bukan nilai dana yang ditransfer.

Sumber Berita: Investor

Newsroom · 3 Nov 2026, 20.07 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).