TUBUH perempuan memiliki siklus yang tak bisa ditawar, sementara pemenuhan kebutuhannya secara adil masih harus diperjuangkan. Gugatan ketentuan PPN pembalut ke Mahkamah Konstitusi mempertanyakan ukuran negara dalam menentukan kebutuhan dasar: mengapa sejumlah kebutuhan memperoleh pembebasan pajak, sementara produk sanitasi menstruasi belum? Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pembalut termasuk Barang Kena Pajak dengan beban PPN efektif 11 persen. Pemerintah menegaskan bahwa pungutan tersebut bukan pajak khusus terhadap perempuan, melainkan bagian dari sistem pajak konsumsi. Namun, penjelasan ini baru menjawab mengapa pajak dipungut menurut aturan, bukan mengapa pembebasan belum diberikan. Negara sebenarnya sudah membedakan perlakuan pajak berdasarkan kebutuhan. Beras, telur, daging, susu, dan sayuran, sesuai kriteria dalam peraturan, memperoleh pembebasan PPN. Karena itu, daftar pembebasan bukan batas alamiah yang tidak dapat diubah. Ia merupakan pilihan kebijakan yang dasar pertimbangan dan akibatnya dapat dipertanyakan. Jika implikasi fiskal menjadi pertimbangan, sebagaimana disampaikan DJP, pemerintah perlu menjelaskannya secara terukur. Berapa penerimaan pajak dari produk menstruasi? Seberapa besar pembebasan pajak dapat meningkatkan keterjangkauannya, terutama bagi pengguna dengan daya beli terbatas? Perdebatan membutuhkan jawaban tersebut, bukan sekadar pengulangan bahwa pembalut belum masuk daftar pembebasan. India membebaskan pembalut dari GST pada 2018 untuk meningkatkan keterjangkauan dan akses. Malaysia juga mengecualikan produk menstruasi, termasuk pembalut dan tampon, dari pajak penjualan sejak pemberlakuan sistem SST pada 1 September 2018. Sebelumnya, produk tersebut dikenai GST sebesar 6 persen. Kedua negara menunjukkan bahwa kebutuhan menstruasi dapat memperoleh perlakuan khusus dalam kebijakan perpajakan. Sistemnya memang berbeda dari Indonesia, tetapi pilihannya jelas: produk yang diperlukan untuk mengelola kebutuhan biologis tidak harus diperlakukan sama dengan konsumsi umum. Karena itu, status pembalut sebagai barang kena pajak bukan alasan untuk menutup evaluasi atas kelayakan pembebasannya.