JAKARTA, investor.id - Pemilik barang yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuat regulasi supaya pembayaran penanganan bongkar muat petikemas atau Terminal Handling Charges (THC) dapat dibayarkan langsung oleh Pemilik barang (importir) kepada operator terminal petikemas di Pelabuhan yang layani kegiatan ekspor impor. Dengan begitu, pembayaran THC nantinya oleh Pemilik barang impor tidak lagi kepada Pelayaran asing atau melalui Perusahaan keagenan kapalnya yang beroperasi di Indonesia, tetapi langsung kepada operator pelabuhan di Indonesia. Wakil Ketua Umum GINSI, Erwin Taufan menegaskan, dengan skema baru tersebut maka Negara (Indonesia) mendapatkan manfaat berupa pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan di Pelabuhan yang selama ini hilang lantaran dinikmati oleh perusahaan pelayaran asing. Selain itu, ada kepastian biaya bagi Pemilik barang lantaran tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar. "Karenanya, perlu penegasan regulasinya didalam negeri seperti melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) agar THC bisa langsung dibayarkan oleh pemilik barang kepada operator terminal peti kemas di pelabuhan Indonesia," ujar Taufan melalui keterangan resminya pada Rabu (11/11/2026). Dia menegaskan bahwa selama ini importir membayarkan THC tersebut kepada Pelayaran asing melalui agennya di dalam negeri tanpa PPN 11%, namun kemudian pihak Agen Pelayaran tersebut hanya membayarkan yang namanya Container Handling Charges (CHC) kepada pihak Pelabuhan/operator terminal petikemas juga tanpa PPN 11%. "Selama ini, dalam aktifitas impor menggunakan metode CIF/CNF, Pemilik barang/Importir diharuskan membayar THC di agen pelayaran asing padahal layanan tersebut dikerjakan oleh Terminal Petikemas," ujar Taufan. Adapun biaya THC untuk ukuran 20 FT saat ini sebesar US$ 95/Box dan 40 FT sebesar US$ 142,5 /Box. Namun, agen Pelayaran asing itu hanya membayar (CHC) ke Terminal Petikemas untuk 20 FT sebesar US$ 87 dan 40 FT sebesar US$ 130,5. Menurut Taufan, istilah THC maupun CHC adalah aktifitas, hanya berbeda skema pembayarannya. Dalam transaksi pembayaran THC maupun CHC tidak ada pengenaan PPN 11% dengan alasan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh Perusahaan Asing, akibatnya Negara mengalami Loss Oprtunity dari pendapatan pajak atas transaksi tersebut. "Seharusnya pemilik barang membayar langsung penanganan Bongkar Muat Petikemas ke Terminal tanpa melalui Perusahaan Shipping Lines mengingat layanan tersebut di lakukan oleh Terminal Petikemas, lantaran menggunakan alat yang di investasikan oleh Terminal Petikemas, di kerjakan oleh SDM terminal Petikemas dan apabila terjadi permasalah yang menanggung juga pihak Terminal Petikemas/ Pelabuhan," paparnya.