JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, tidak ada kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital mulai 9 November 2026. “Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antar bank maupun dompet digital,” kata Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026). Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tersebut sebelumnya. Suahasil menjelaskan, kebijakan yang dimaksud merupakan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang telah diumumkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Sistem tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi obyek pajak. Dengan demikian, penerapan SPP-TDLN bukan merupakan pengenaan pajak baru atas setiap pemindahan dana masyarakat, baik melalui transfer antarbank maupun dompet digital. Adapun pengenaan PPN atas jasa transfer dan dompet digital yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022. Ia menyebut, dalam aturan tersebut, pengenaan pajak untuk imbalan jasa tertentu, bukan atas transfer nominal uang. “PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer,” pungkasnya.