ISU pajak kembali meramaikan diskusi publik. Kali ini, polemik timbul dari narasi yang menyatakan bahwa transfer perbankan dan dompet digital akan mulai dikenai pajak. Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta pada 29 Oktober lalu, Ketua Kadin Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa lembaga perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga penyedia pasar e-commerce akan memungut pajak digital mulai 9 November mendatang. Pernyataan itu kemudian salah dipersepsikan publik. Timbul anggapan bahwa menyimpan saldo dan transfer di bank dan dompet digital akan mulai dipungut pajak oleh pemerintah. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Pernyataan Hashim sebenarnya merujuk pada Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2026 yang disahkan pada 14 Juli 2026, oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Berbeda dengan yang beredar di publik, skema SPP-TDLN bukan ditujukan untuk mengenakan pajak atas saldo dan transfer di bank dan dompet digital. Kebijakan SPP-TDLN diberlakukan agar pajak pertambahan nilai (PPN) tetap dapat dikenakan atas pembelian jasa dan barang digital dari luar negeri yang belum dipungut PPN-nya. Dalam hukum perpajakan internasional, penentuan siapa yang membayar PPN dilakukan menggunakan prinsip yang disebut sebagai “prinsip tujuan” (destination principle). Berbagai negara di dunia sepakat dengan prinsip ini. “Prinsip tujuan” menyatakan bahwa pemungutan PPN menjadi kewenangan bagi negara tujuan tempat barang dan jasanya digunakan. Dengan kata lain, PPN dibayar di negara tempat pembeli, terlepas dari negara mana pun penjualnya berasal. Jika pembelinya berasal dari Indonesia, maka PPN-nya dibayar di Indonesia, baik penjual produk digitalnya berada di Amerika Serikat, Eropa, maupun negara lainnya. Demikian juga sebaliknya. Indonesia tidak dapat mengenakan PPN jika barangnya dibeli oleh orang di Eropa, meskipun penjualnya berada di Indonesia. Ini menjadi alasan mengapa selama ini impor dikenai PPN, tapi ekspor bebas dari PPN. Karena barang dan jasanya diekspor ke luar negeri, Indonesia tidak berhak memungut PPN-nya. Oleh karena itu, tarif PPN atas ekspor ditetapkan sebesar 0 persen dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Prinsip yang sama juga menjadi alasan mengapa turis asing yang datang ke Indonesia bisa meminta pengembalian PPN saat akan kembali ke luar negeri. Barang yang sudah dibeli di Indonesia dan akan dibawa masuk ke penerbangan internasional dapat dimintakan kembali PPN-nya. Proses pengajuannya bisa secara daring (online) atau melalui loket khusus yang ada di berbagai bandara internasional.