Pembalut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengenaan pajak tersebut menjadi perhatian setelah muncul pembahasan mengenai harga produk kebutuhan perempuan. Pemerintah menjelaskan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, dengan dasar pengenaan pajak yang mengikuti aturan yang berlaku. Barang kebutuhan pokok tertentu memperoleh perlakuan berbeda, tetapi pembalut tidak termasuk dalam kelompok barang yang dibebaskan dari PPN. Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan masyarakat mengenai komponen pajak dalam harga pembalut.