JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang perempuan bernama Bernita Matondang menggugat soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditujukan untuk pembalut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, pembalut adalah kebutuhan yang penting bagi perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan yang dibeli dengan penghasilannya. "Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Pemohon membeli secara rutin dengan menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia," ujat Bernita dalam sidang permohonan Nomor 406/PUU-XXIV/2026 yang digelar Selasa (10/11/2026), dikutip dari siaran Youtube MK. Selain beban ekonomi, ia juga mendalilkan kerugian konstitusional yang berkaitan dengan tiga jaminan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pertama, terdapat persoalan kepastian hukum yang adil. Sebab, tidak disebutkannya produk sanitasi dalam rincian barang kebutuhan pokok di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "(Sehingga) Menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan dasar objektif penentuan barang yang memperoleh fasilitas PPN," ujar Bernita. Kerugian konstitusional kedua, pajak terhadap pembalut menimbulkan potensi dampak yang tidak setara terhadap perempuan. Padahal, perempuan memiliki keadaan biologis yang membuatnya membutuhkan pembalut untuk menjaga kesehatan dan kebersihannya. "Ketiga, terdapat persoalan kesetaraan substansi, karena kebutuhan biologis yang relevan belum dipertimbangkan secara memadai dalam penentuan fasilitas perpajakan bagi kebutuhan dasar," ujar Bernita. Oleh karena itu, ia menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP yang dinilainya bertentangan UUD 1945. Keberadaan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP sendiri mengatur fasilitas PPN untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Adapun dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 menguraikan jenis barang yang termasuk dalam kategori tersebut, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Namun, produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut tidak disebutkan secara eksplisit dalam rincian barang kebutuhan pokok tersebut. Ketiadaan jaminan normatif dalam pasal itu berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan. Hal itu dinilainya menimbulkan persoalan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. "Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi," ujar Bernita membacakan petitumnya. Ia juga meminta MK menyatakan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa rincian barang kebutuhan pokok yang disebutkan di dalamnya tidak bersifat limitatif, serta penentuan barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi.