Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 9 November 2026 bukan merupakan pengenaan pajak baru. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun tetap mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) sebesar 0 persen. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Hashim menyebut pemerintah akan memperluas cakupan pemungutan pajak melalui pemanfaatan sistem digital. Bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GOTO disebut akan mulai ikut memungut dan menyetorkan pajak pada 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan kebijakan yang dimaksud Hashim berkaitan dengan penerapan SPP-TDLN. Menurut Inge, sistem tersebut dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak. “Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” jelas Inge kepada Kompas.com, Senin (2/11/2026). Ia menegaskan, SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut pajak atas seluruh transaksi luar negeri. Transfer dana dan remitansi juga tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem tersebut tidak dirancang untuk mengenakan PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat. DJP juga memastikan sistem tersebut dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan mempermudah administrasi perpajakan karena masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut pajaknya.