Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transfer antarbank maupun dompet digital. Penegasan itu disampaikan terkait penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Suahasil mengatakan penerapan SPP-TDLN mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 dan menyesuaikan administrasi perpajakan dengan transaksi digital lintas negara. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak, bukan memajaki setiap perpindahan dana masyarakat. Pajak atas layanan transfer dan dompet digital mengacu pada PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. PPN dikenakan atas imbalan jasa tertentu yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti mengatakan sistem tersebut bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut semua transaksi luar negeri. Transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem juga dirancang untuk mencegah pemungutan ganda: transaksi digital yang PPN-nya sudah dipungut oleh penyelenggara PMSE yang ditunjuk tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN.