IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

Berita terbaru seputar PPN.

DJP Sebut Pajak Transaksi Digital Bukan Barang Baru, Ini Penjelasannya
Nasional

DJP Sebut Pajak Transaksi Digital Bukan Barang Baru, Ini Penjelasannya

Kompas

schedule9 hari yang lalu · 15.47 WIBvisibility113menu_book1 mnt

DJP menyatakan kebijakan yang dibicarakan terkait Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), bukan pengenaan jenis pajak baru. Sistem tersebut mengatur pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 3 Nov 2026, 15.47 WIB

DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital
Ekonomi

DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital

CNN

schedule9 hari yang lalu · 05.46 WIBvisibility122menu_book1 mnt

DJP menegaskan tak semua transfer bank dikenai pajak digital. SPP-TDLN dikenakan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 3 Nov 2026, 05.46 WIB

Soal Pajak Digital, Ekonom: Bukan Pajak Baru, tetapi Berisiko Bebani Konsumen
Nasional

Soal Pajak Digital, Ekonom: Bukan Pajak Baru, tetapi Berisiko Bebani Konsumen

Kompas

schedule10 hari yang lalu · 15.11 WIBvisibility11menu_book1 mnt

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 2 Nov 2026, 15.11 WIB

Daftar Negara Gratiskan Pajak Pembalut, Ada Australia dan Inggris
Ekonomi

Daftar Negara Gratiskan Pajak Pembalut, Ada Australia dan Inggris

CNN

schedule12 hari yang lalu · 08.10 WIBvisibility11menu_book1 mnt

Sejumlah negara menurunkan hingga menghapus pajak atas produk menstruasi, termasuk pembalut. Berikut daftarnya.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 31 Okt 2026, 08.10 WIB

Viral soal Pajak Pembalut, DJP Jelaskan Alasan Produk Menstruasi Kena PPN
Nasional

Viral soal Pajak Pembalut, DJP Jelaskan Alasan Produk Menstruasi Kena PPN

Kompas

schedule14 hari yang lalu · 14.53 WIBvisibility10menu_book1 mnt

DJP menjelaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya dikenai PPN karena belum termasuk barang yang memperoleh fasilitas pembebasan. DJP menyatakan pajak tersebut merupakan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang, bukan pajak khusus untuk perempuan atau menstruasi.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 29 Okt 2026, 14.53 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).