JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai penerapan sistem pemungutan pajak digital berpotensi meningkatkan harga yang dibayar konsumen apabila pedagang belum memperhitungkan kewajiban pajak tersebut dalam struktur harga produknya. Menurut Dipo, kebijakan pajak digital bukan merupakan pajak baru, melainkan reformasi administrasi perpajakan. Namun, penerapannya tetap berpotensi menambah beban masyarakat, terutama jika pedagang dengan margin keuntungan tipis meneruskan biaya tersebut kepada konsumen. "Kalau itu mengganggu cash flow, itu bisa dibebankan ke nasabah. Kalau misalnya pedagangnya itu belum menghitung sebelumnya, ada kemungkinan memang bisa meningkatkan harga kepada pengguna," ujar Dipo kepada Kompas.com pada Senin (2/11/2026). Di sisi lain, Dipo menilai penataan pajak digital dapat menciptakan persaingan yang lebih setara antara pedagang daring dan pedagang konvensional. Selama ini, menurut dia, terdapat pedagang online yang belum membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pedagang yang berjualan melalui toko fisik membayar pajak tersebut. Dengan penerapan kebijakan ini, pedagang online yang sebelumnya belum memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan mendapat perlakuan yang setara dengan pedagang offline. "Kalau buat yang e-commerce, menurut saya ini tidak terlalu masalah karena jadi sama. Selama ini yang offline bayar, yang online mungkin ada yang bayar, ada yang tidak. Dengan ini, yang online juga bayar," katanya. Meski demikian, Dipo menilai dampak penerapan pajak digital terhadap sektor teknologi finansial atau fintech perlu diperhatikan. Menurut dia, biaya kepatuhan atau compliance cost di sektor tersebut relatif mahal sehingga berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha. Terkait potensi penerimaan negara, Dipo memperkirakan tambahan penerimaan dari kebijakan tersebut bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Namun, ia menegaskan perkiraan itu belum didukung angka pasti dan realisasi penerimaannya masih membutuhkan waktu. "Saya estimasi saja, mungkin tambahannya puluhan triliun per tahun, tapi belum tentu ratusan triliun. Jadi, untuk fiskal sendiri juga belum tentu besar," ujarnya. Dipo juga menyoroti pembahasan mengenai rasio pajak atau tax ratio yang menjadi salah satu perhatian dalam pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo.