JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026. DJP menjelaskan, kebijakan yang dimaksud Hashim berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan bukan merupakan pengenaan pajak baru. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai obyek pajak. “Perlu dipahami tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai obyek PPN sesuai ketentuan,” jelas Inge kepada Kompas.com pada Senin (2/11/2026). Melansir laman DJP, pemerintah mulai menerapkan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Sistem tersebut merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Ketentuan mengenai penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (PP-68/2025). Selanjutnya diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (PMK-49/2026). SPP-TDLN merupakan sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri. Transaksi yang dimaksud berkaitan dengan pemanfaatan barang digital atau jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kehadiran sistem tersebut dilatarbelakangi oleh karakteristik transaksi digital yang berbeda dari transaksi konvensional. Konsumen dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa digital yang disediakan pihak luar negeri tanpa adanya perpindahan barang secara fisik yang melewati perbatasan Indonesia. Dalam PMK-49/2026 mengatur bahwa pemungutan PPN melalui SPP-TDLN mencakup pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa barang digital dan jasa kena pajak berupa jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemungutan tersebut mencakup kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Dengan mekanisme tersebut, administrasi perpajakan dapat menyesuaikan diri dengan pola konsumsi digital yang tidak lagi mengenal batas geografis secara sederhana. DJP menyebutkan, sebelum penerapan SPP-TDLN, Indonesia telah memiliki mekanisme pemungutan PPN atas produk dan jasa digital melalui perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE.