Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Produk menstruasi tersebut belum termasuk kelompok barang yang mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, barang konsumsi pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak, kecuali jenis barang tertentu yang telah ditetapkan memperoleh fasilitas pembebasan. “Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Inge kepada Kompas.com, Kamis (29/10/2026). Inge mengatakan fasilitas pembebasan PPN hanya berlaku bagi jenis barang tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara pembalut belum termasuk kelompok barang tersebut. Ia menegaskan, PPN atas pembalut bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang sesuai ketentuan perpajakan. Pemerintah, kata Inge, memahami pentingnya produk menstruasi bagi kesehatan dan kebersihan masyarakat. Setiap usulan perubahan perlakuan perpajakan atas produk tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, dampaknya bagi masyarakat, serta implikasi fiskal. Pengenaan PPN atas pembalut menjadi sorotan setelah unggahan yang mempertanyakan pajak atas produk menstruasi viral di Threads. Akun @moocuddle menyampaikan keberatan karena pembalut, yang disebut sebagai kebutuhan biologis primer perempuan, tidak termasuk produk bebas pajak.