IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

Berita terbaru seputar upah minimum.

Buruh Subang Tuntut UMK 2027 Naik Jadi Rp 4,5 Juta, Sebut Biaya Hidup Lebih Mahal dari Purwakarta
Nasional

Buruh Subang Tuntut UMK 2027 Naik Jadi Rp 4,5 Juta, Sebut Biaya Hidup Lebih Mahal dari Purwakarta

Kompas

schedule22 jam yang lalu · 15.48 WIBvisibility4menu_book1 mnt

Buruh Subang menilai UMK 2026 sebesar Rp 3,73 juta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan masih di bawah KHL Jawa Barat.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 15.48 WIB

Gaji UMR Mau Ambil KPR, Berapa Batas Aman Cicilan Rumah Per Bulan?
Nasional

Gaji UMR Mau Ambil KPR, Berapa Batas Aman Cicilan Rumah Per Bulan?

Kompas

schedulekemarin · 12.23 WIBvisibility10menu_book1 mnt

Muncul pertanyaan terkait berapa banyak dana yang dapat dialokasikan pekerja, terutama yang memiliki UMR untuk dapat mengambil KPR.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 12.23 WIB

UMP Sulsel 2027 Masih Pakai PP 49 Tahun 2025, Ini Komponen Penghitungannya
Nasional

UMP Sulsel 2027 Masih Pakai PP 49 Tahun 2025, Ini Komponen Penghitungannya

Kompas

schedulekemarin · 11.46 WIBvisibility4menu_book1 mnt

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyiapkan sejumlah alternatif penghitungan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Formula penghitungan upah minimum tersebut diperkirakan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 11.46 WIB

Temui Massa di Jogja, Sri Sultan HB X Lesehan Jawab Sorotan Soal Upah hingga Premanisme
Nasional

Temui Massa di Jogja, Sri Sultan HB X Lesehan Jawab Sorotan Soal Upah hingga Premanisme

Kompas

schedulekemarin dulu · 18.22 WIBvisibility8menu_book1 mnt

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi, Selasa (10/11/2026). Sultan tampak duduk lesehan bersama massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM) dan menjawab tuntutan yang disampaikan.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 10 Nov 2026, 18.22 WIB

UMP dan UMK Kepri 2027 Masih Digodok, Ini Bocoran Disnakertans
Nasional

UMP dan UMK Kepri 2027 Masih Digodok, Ini Bocoran Disnakertans

Bisnis Indonesia

schedulekemarin dulu · 17.47 WIBvisibility7menu_book1 mnt

Disnakertans Pemprov Riau memberikan gambaran perhitungan besaran kenaikan UMP dan UMK 2027.

Sumber Berita: Bisnis Indonesia

Newsroom · 10 Nov 2026, 17.47 WIB

Kemnaker Terbitkan Aturan BSU 2026, Ini 5 Kriteria Penerimanya!
Nasional

Kemnaker Terbitkan Aturan BSU 2026, Ini 5 Kriteria Penerimanya!

Bisnis Indonesia

schedulekemarin dulu · 14.29 WIBvisibility8menu_book1 mnt

Kemnaker menetapkan 5 kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Cek di sini, jangan sampai ketinggalan!

Sumber Berita: Bisnis Indonesia

Newsroom · 10 Nov 2026, 14.29 WIB

UU Ketenagakerjaan Baru Terbit, Buruh Masih Perjuangkan Pemerataan Upah
Nasional

UU Ketenagakerjaan Baru Terbit, Buruh Masih Perjuangkan Pemerataan Upah

Kompas

schedulekemarin dulu · 13.43 WIBvisibility9menu_book1 mnt

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) tetap akan memperjuangkan pemerataan upah antar daerah meski Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru sudah diterbitkan.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 10 Nov 2026, 13.43 WIB

Begini Rincian dan Formula UMP 2027
Ekonomi

Begini Rincian dan Formula UMP 2027

CNN

schedulekemarin dulu · 13.39 WIBvisibility8menu_book1 mnt

Yassierli menegaskan perhitungan UMP 2027 mengacu pada UU Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku per 28 Oktober 2026.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 10 Nov 2026, 13.39 WIB

Buruh Soroti Formulasi Upah Minimum dan Pengawasan dalam UU Ketenagakerjaan
Nasional

Buruh Soroti Formulasi Upah Minimum dan Pengawasan dalam UU Ketenagakerjaan

Kompas

schedulekemarin dulu · 10.55 WIBvisibility6menu_book1 mnt

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum menjawab dua persoalan utama buruh, yakni ketimpangan upah minimum antardaerah dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 10 Nov 2026, 10.55 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).