SUBANG, KOMPAS.com – Sejumlah buruh di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 menjadi Rp 4,5 juta. Mereka menilai upah saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di Subang. Para buruh bahkan menyebut biaya hidup di Subang lebih mahal dibandingkan daerah tetangga, seperti Purwakarta dan Karawang. Namun, UMK Subang justru jauh lebih rendah dibandingkan kedua daerah tersebut. Pada 2026, UMK Subang ditetapkan sebesar Rp 3.737.000. Angka tersebut masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat yang mencapai Rp 4.112.187. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Independen Taekwang (SBIT) - Federasi Serikat Buruh Persatuan (FSBP) menilai upah tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok. Salah seorang buruh PT Taekwang Indonesia sekaligus perwakilan SBIT-FSBP Subang, Neneng Setiawati, mengatakan UMK Subang 2026 belum sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja. "Kalau kita merujuk ke peraturan, apalagi KHL di Jawa Barat itu kan Rp 4.112.187, seharusnya UMK Subang itu tidak lebih rendah dari KHL Jawa Barat," ujar Neneng, Rabu (11/11/2026). Neneng menjelaskan, perjuangan buruh melalui Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) pada 2025 sudah dilakukan secara maksimal. Namun, UMK Subang 2026 akhirnya hanya naik Rp 218.000 menjadi Rp 3.737.000. "Perjuangan kami memang kemarin di DPK sendiri sudah semaksimal mungkin, kita sudah mencapai di 0,9. Artinya perjuangan kita untuk kenaikan upah di tahun 2026 ini memang sudah maksimal, stuck di 3.737.000 dengan kenaikan Rp 218 ribu," jelasnya. Untuk UMK 2027, buruh kini menuntut kenaikan sebesar 20 persen atau menjadi sekitar Rp 4,5 juta. Namun, pembahasan UMK 2027 belum bisa dimulai karena surat keputusan (SK) pengurus Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) belum ditandatangani Bupati Subang Reynaldy. "Proses pembahasan untuk UMK 2027 belum di mulai, karena SK pengurus Dewan Pengupahan yang sudah disepakati oleh APINDO, buruh dan pemerintah Kabupaten Subang sejauh ini masih belum ditandatangani oleh Bupati Subang," tuturnya. Buruh Subang pun menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Bupati Reynaldy segera menandatangani SK tersebut agar pembahasan UMK 2027 bisa dimulai. "Jika SK Depekab tak diteken Bupati Subang, tentunya UMK 2027 tak bisa disusun dan buruh UMK Subang terancam tidak bisa naik," tandasnya. Keluhan serupa disampaikan Erna, buruh lainnya. Ia menilai kenaikan upah yang hanya dilakukan setahun sekali tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi hampir setiap hari. "Karena di sini kita kaum buruh, kenaikan upah itu kan hanya satu tahun sekali, dan kenaikan upah itu juga tidak terlalu besar, tidak seimbang dengan harga kenaikan bahan pokok yang hampir melonjaknya setiap hari seperti beras, sayuran, ayam dan telur ditambah biaya lainnya seperti BBM, kontrakan, listrik hingga air serta kebutuhan sehari-hari anak," katanya.