YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi, Selasa (10/11/2026). Sultan tampak duduk lesehan bersama massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM) dan menjawab tuntutan yang disampaikan. Mulai dari soal upah minimum, premanisme, hingga terkait Mandala Krida. Peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, komunitas, dan elemen masyarakat itu mendatangi Kantor Gubernur sekitar pukul 14.45 WIB. Humas AJM, Agov mengatakan, pihaknya ingin bertemu langsung dengan gubernur. “Kami juga mau tekankan hari ini kami datang di kantor gubernur itu mau ketemu langsung dengan pimpinan tertinggi yaitu Pak Gubernur untuk segera temui massa dan kami akan sampaikan langsung tuntutan kami ke Pak Gubernur,” kata Agov, ditemui di depan Kantor Gubernur DIY. Agov menyampaikan, pihaknya ingin menyampaikan tuntutan kepada Sri Sultan agar menghapus praktik-praktik premanisme di Yogyakarta. Kedua, massa menuntut upah minimum di Yogyakarta naik menjadi Rp 4,6 juta. Apalagi saat ini masih di angka Rp 2,5 juta. Tuntutan lain yang disampaikan adalah terkait kasus Stadion Mandala Krida. “Kami cukup tidak percaya kalau itu bukan Pak Gubernur yang datang. Karena kami lihat beberapa kali kami sudah cukup lama melakukan aksi dan minta kepada Pak Gubernur untuk menemui massa, tapi selalu saja dikirimkan adalah orang-orang yang yang walaupun sama-sama dengan Pak Gubernur dan kami juga meyakinkan bahwa itu akan tidak tidak tuntas dalam tuntutan kami,” katanya. Sultan Temui Massa Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X kemudian mendatangi massa aksi pada pukul 16.06 WIB. Sultan tampak duduk bersama dengan massa aksi mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan. Terkait Stadion Mandala Krida, Sultan menyampaikan bahwa saat ini sudah inkrah dan sudah dapat dilakukan untuk perbaikan namun masih menunggu keputusan dari Kemenpora. Sultan juga menyampaikan Mandala Krida sudah bisa digunakan namun tidak bisa digunakan saat malam hari karena tidak memiliki lampu. Tribun Mandala Krida bagian timur juga tidak bisa digunakan karena tidak layak dan perbaikan. “Tapi, karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028,” kata Sultan. Sultan juga menjawab soal masalah upah yang dianggap minim oleh buruh. Menurut Sultan, dalam penentuan upah minimum masih menunggu peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja. “Mengikuti tahun yang lalu, itu dasarnya upah naik atau turun itu dasarnya adalah yang dihitung, satu, itu pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, inflasi daerah, dan ada alfa. Alfa itu 0,1 sampai 0,9. Nah, ini semua lewat Dewan Pengupahan yang dibentuk oleh oleh Kementerian Tenaga Kerja,” beber Sultan. Soal premanisme, Sultan mengaku tidak mengetahui adanya praktik-praktik premanisme di Yogyakarta, namun dia memastikan praktik kekerasan tidak diperbolehkan di Yogyakarta. “Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi ? Ruang publik itu kami buka, gitu loh. Ya kan ?,” kata Sultan diikuti teriakan dari massa aksi.