MAKASSAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyiapkan sejumlah alternatif penghitungan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Formula penghitungan upah minimum tersebut diperkirakan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan pihaknya telah menyusun beberapa opsi penghitungan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi. Indikator tersebut meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. "Kami di internal Sulsel sudah membuat sejumlah opsi, karena informasi dari Kemenaker masih tetap memakai PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam menetapkan," kata Jayadi, di Makassar, Rabu (11/11/2026). Menurut Jayadi, secara umum formula penghitungan UMP 2027 masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, besaran kenaikan upah akan disesuaikan dengan perkembangan indikator ekonomi dan kondisi kebutuhan hidup pekerja. "Rumusnya masih sama seperti tahun lalu, tinggal kita mengisi saja sesuai dengan bagaimana perkembangan dari KHL-nya, kemudian kita melihat inflasi, dan tentu yang kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Sulsel," ujarnya. Formula UMP 2027 mengacu PP 49 Tahun 2025 Sebagai informasi, PP Nomor 49 Tahun 2025 mengatur formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Dalam ketentuan tersebut, indeks alfa ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Penentuan nilai alfa mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, termasuk perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak. Meski demikian, Pemprov Sulsel masih akan mencermati perkembangan kebijakan pemerintah pusat sebelum menetapkan besaran UMP 2027. Jayadi mengatakan dirinya dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti rapat koordinasi teknis bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta kementerian terkait lainnya. Pertemuan tersebut akan membahas mekanisme dan formula yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum tahun depan. "Saya akan ke Jakarta untuk mengikuti Rakornis bersama dengan Kemendagri, Kemenaker dan kementerian lain yang terkait tentang seperti apa rumus yang akan kita jadikan sebagai patokan di dalam penetapan UMP 2027," tutur Jayadi. Hasil koordinasi tersebut nantinya menjadi salah satu acuan bagi Pemprov Sulsel untuk melanjutkan pembahasan penetapan upah minimum. Buruh berharap kenaikan UMP 2027 lebih besar Di sisi lain, kalangan buruh berharap kenaikan UMP Sulsel 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel, Andi Mallanti, mengatakan peningkatan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup semakin membebani pekerja. Menurut dia, kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sandang, pangan, hingga papan, terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat kenaikan upah yang diterima pekerja setiap tahun dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan. "Iya, sangat terasa memang. Kebutuhan dasar ini yang di pasar itu sangat dipengaruhi juga itu MBG sebenarnya. Karena kebutuhan pokok di pasar-pasar ini hampir semuanya diborong oleh MBG," kata Andi. Andi menilai kenaikan UMP selama ini cenderung tipis, kecuali pada periode pandemi Covid-19. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan pokok terus menggerus daya beli pekerja. Karena itu, ia berharap pemerintah dan kalangan pengusaha dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi pekerja dalam menentukan besaran kenaikan upah tahun depan. Sebagai perbandingan, UMP Sulawesi Selatan 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.921.234. Angka tersebut naik 7,21 persen atau sebesar Rp 263.561 dibandingkan UMP Sulsel 2025 yang tercatat sebesar Rp 3.657.527. Dengan demikian, besaran UMP Sulsel 2027 masih menunggu perkembangan indikator ekonomi, hasil koordinasi pemerintah pusat, serta pembahasan lebih lanjut di tingkat daerah. "Pertama, pastinya tahun 2027 ini harusnya ada kenaikan. Semoga Apindo ini memahami juga kondisi pekerjaan saat ini agar kenaikan ini baiknya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," katanya.