JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum menjawab dua persoalan utama buruh, yakni ketimpangan upah minimum antardaerah dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Presiden KSPN Ristadi mengatakan, persoalan pertama terletak pada formulasi penetapan kenaikan upah minimum yang masih menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu, serta mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Pertama soal formulasi kenaikan upah minimum. Di mana dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan itu, selain formulasi lama yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dengan mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," ucap Ristadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Menurut Ristadi, formulasi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan upah minimum antardaerah. Padahal, pekerja memiliki jam kerja dan tanggung jawab yang relatif sama. KSPN menilai KHL seharusnya menjadi acuan utama karena kebutuhan hidup pekerja di berbagai daerah tidak terpaut terlalu jauh. Meski demikian, perbedaan upah minimum antardaerah bisa mencapai tiga kali lipat. "Ini tidak adil. Kemudian, juga sebetulnya tidak sehat untuk persaingan dunia usaha," jelas dia. Ristadi mencontohkan dua perusahaan yang memproduksi sepeda motor dengan merek dan jenis sama serta menjualnya dengan harga serupa. Perusahaan yang berproduksi di Karawang harus menanggung biaya tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berproduksi di Majalengka. Perbedaan upah tersebut membuat biaya produksi kedua perusahaan menjadi tidak sama, meskipun produk yang dihasilkan serupa. "Nah, dalam formulasi yang ditetapkan oleh undang-undang pelindung ketenagakerjaan ini belum menjawab persoalan itu. Nanti semakin lama akan semakin ekstrem itu perbedaan upah atau selisih upah antar daerah. Kan kasihan pekerjanya," jelas Ristadi. Kesenjangan upah juga dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan membuat daerah dengan tingkat upah lebih rendah semakin tertinggal. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. KSPN soroti pengawasan ketenagakerjaan Persoalan kedua yang disoroti KSPN adalah efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. Ristadi menilai sistem pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan selama ini belum berjalan efektif, meskipun kewenangan pengawasan telah beberapa kali berpindah tingkat pemerintahan. "Pengawasan ketenagakerjaan dengan pola seperti sekarang oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu tidak efektif sudah puluhan tahun. Dulu di bawah koordinasi pemerintah pusat enggak efektif, ditarik ke kabupaten/kota enggak efektif, kemudian ke provinsi juga enggak efektif juga kan," jelas Ristadi. UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru telah membentuk komite pengawas. Namun, Ristadi menilai mekanisme tersebut belum cukup efektif karena komite hanya bertanggung jawab kepada menteri. UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 313 pasal DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi. Revisi tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. MK kemudian memerintahkan DPR dan pemerintah melakukan revisi dengan tenggat penyelesaian pada Oktober 2026. UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup ketentuan umum, landasan dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Aturan tersebut juga mengatur tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dana cadangan pesangon. Selain itu, UU tersebut memuat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.