Bisnis.com, MEDAN — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan aturan terbaru mengenai penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah menetapkan lima kriteria bagi pekerja atau buruh yang dapat menjadi penerima bantuan tersebut. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. "BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026). Ketentuan terbaru ini menjadi acuan bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah mereka memenuhi persyaratan untuk memperoleh BSU 2026. Salah satu kriteria utama yang ditetapkan adalah status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026. Selain itu, calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketentuan tersebut menjadi bagian dari persyaratan administrasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria. Kriteria berikutnya berkaitan dengan batas penghasilan. Pekerja yang dapat menerima BSU 2026 harus memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota (UMP/UMK). Dengan demikian, batas penghasilan tersebut perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing. Kemnaker juga memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan. Ketentuan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelompok pekerja yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan. Adapun kriteria terakhir adalah calon penerima bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kelompok tersebut tidak termasuk dalam sasaran penerima BSU berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, terdapat lima kriteria yang perlu diperhatikan pekerja sebelum berharap memperoleh BSU 2026. Persyaratan tersebut mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batas penghasilan, prioritas bagi pekerja yang tidak menerima PKH, serta pengecualian bagi ASN, TNI, dan Polri. Kemnaker juga mengatur bahwa penerima yang kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan wajib mengembalikan dana BSU yang telah diterima ke Kas Negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang terakhir diubah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja perlu memahami bahwa memenuhi kriteria tersebut merupakan persyaratan untuk menjadi calon penerima, bukan jaminan bantuan otomatis diterima. Penetapan penerima dan pelaksanaan penyaluran tetap mengikuti ketentuan program serta ketersediaan anggaran pemerintah. 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026. 3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/UMK. 4. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. 5. Bukan merupakan ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri. Pekerja yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme penyaluran, dan perkembangan BSU 2026 dapat mengakses laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui https://bsu.kemnaker.go.id/. Kemnaker mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan kanal resmi pemerintah serta tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi guna menghindari penipuan yang mengatasnamakan program BSU.