JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) tetap akan memperjuangkan pemerataan upah antar daerah meski Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru sudah diterbitkan. Sebab, menurut Presiden KSPN, Ristadi, usulan buruh tentang pemerataan upah di setiap daerah belum terakomodir dalam regulasi terbaru itu. "Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan," ucap dia ketika dikonformasi Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Aturan turunan yang dimaksud adalah pemerintah harus membuat ketentuan pengunci untuk daerah yang upahnya masih rendah agar mengalami kenaikan yang lebih signifikan, dibanding wilayah yang sudah tinggi. Ristadi mengaku, hari ini akan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membahas hal tersebut. Selain Yassierli, bos buruh itu juga akan menemui anggota DPR RI Komisi IX yang menyusun UU Pelindungan Ketenagakerjaan. "Upaya-upaya itu kami lakukan, nanti akan dirasakan kritikan kami bahwa poin isu tersebut memang yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum menjawab atas persoalan yang selama ini dihadapi khususnya soal ketimpangan upah minimum," jelas dia. Untuk diketahui, DPR RI mengsahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru, setelah direvisi, Selasa (6/10/2026). Revisi ini dilakukan karena serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2023 yang dinilai banyak merugikan buruh. Gugatan tersebut dikabulkan, MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah untuk merevisi undang-undang terbaru dan harus rampung pada Oktober 2026. UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. 23 bab tersebut berisikan, ketentuan umum, landasan dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penampatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing. Lalu, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup.