IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

#kebutuhan hidup layak

Masuk untuk mengikuti

Berita terbaru seputar kebutuhan hidup layak.

Buruh Subang Tuntut UMK 2027 Naik Jadi Rp 4,5 Juta, Sebut Biaya Hidup Lebih Mahal dari Purwakarta
Nasional

Buruh Subang Tuntut UMK 2027 Naik Jadi Rp 4,5 Juta, Sebut Biaya Hidup Lebih Mahal dari Purwakarta

Kompas

schedule22 jam yang lalu · 15.48 WIBvisibility4menu_book1 mnt

Buruh Subang menilai UMK 2026 sebesar Rp 3,73 juta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan masih di bawah KHL Jawa Barat.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 15.48 WIB

UMP Sulsel 2027 Masih Pakai PP 49 Tahun 2025, Ini Komponen Penghitungannya
Nasional

UMP Sulsel 2027 Masih Pakai PP 49 Tahun 2025, Ini Komponen Penghitungannya

Kompas

schedulekemarin · 11.46 WIBvisibility5menu_book1 mnt

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyiapkan sejumlah alternatif penghitungan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Formula penghitungan upah minimum tersebut diperkirakan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 11.46 WIB

Kerja 1 Jam Seminggu Dihitung Bekerja, Pengamat: Apa Layak?
Nasional

Kerja 1 Jam Seminggu Dihitung Bekerja, Pengamat: Apa Layak?

Investor

schedulekemarin dulu · 18.19 WIBvisibility6menu_book1 mnt

BPS hitung kerja 1 jam seminggu sebagai penduduk bekerja. Pengamat nilai ukuran itu belum tentu mencerminkan pekerjaan yang layak.

Sumber Berita: Investor

Newsroom · 10 Nov 2026, 18.19 WIB

Begini Rincian dan Formula UMP 2027
Ekonomi

Begini Rincian dan Formula UMP 2027

CNN

schedulekemarin dulu · 13.39 WIBvisibility9menu_book1 mnt

Yassierli menegaskan perhitungan UMP 2027 mengacu pada UU Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku per 28 Oktober 2026.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 10 Nov 2026, 13.39 WIB

Buruh Soroti Formulasi Upah Minimum dan Pengawasan dalam UU Ketenagakerjaan
Nasional

Buruh Soroti Formulasi Upah Minimum dan Pengawasan dalam UU Ketenagakerjaan

Kompas

schedulekemarin dulu · 10.55 WIBvisibility6menu_book1 mnt

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum menjawab dua persoalan utama buruh, yakni ketimpangan upah minimum antardaerah dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 10 Nov 2026, 10.55 WIB

Bocoran Mekanisme UMP dan UMK Merujuk UU Ketenagakerjaan Terbaru
Ekonomi

Bocoran Mekanisme UMP dan UMK Merujuk UU Ketenagakerjaan Terbaru

CNN

schedulekemarin dulu · 10.51 WIBvisibility8menu_book1 mnt

Mekanisme penetapan upah minimum buruh kini diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 10 Nov 2026, 10.51 WIB

Menaker Ungkap Rumus UMP 2027 Sesuai UU Baru
Nasional

Menaker Ungkap Rumus UMP 2027 Sesuai UU Baru

Investor

schedule3 hari yang lalu · 20.03 WIBvisibility9menu_book1 mnt

Pemerintah akan menggunakan aturan baru untuk menentukan UMP 2027. Penghitungannya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, serta kebutuhan hidup layak.

Sumber Berita: Investor

Newsroom · 9 Nov 2026, 20.03 WIB

Buruh Desak Pajak Pembalut Wanita Jadi Nol Persen: Bukan Barang Mewah
Ekonomi

Buruh Desak Pajak Pembalut Wanita Jadi Nol Persen: Bukan Barang Mewah

CNN

schedule9 hari yang lalu · 20.02 WIBvisibility109menu_book1 mnt

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah menghapus PPN pembalut wanita dari 11 persen menjadi nol persen.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 3 Nov 2026, 20.02 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).