Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendesak pemerintah menghapus PPN pembalut wanita dari 11 persen menjadi nol persen. Mereka menilai produk tersebut merupakan kebutuhan primer perempuan, bukan barang mewah. Said Iqbal mengatakan pembalut termasuk dalam 64 komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan survei upah minimum dan pajaknya membebani pengeluaran rutin buruh perempuan. Ia meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempertimbangkan pembebasan PPN tersebut. Said menyebut Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menerapkan pajak nol persen untuk pembalut, sementara di Skotlandia produk itu diberikan gratis. Menurutnya, penghapusan pajak berkaitan dengan daya beli pekerja karena kenaikan harga yang melampaui kenaikan gaji dapat mengurangi upah riil. KSPI dan Partai Buruh juga berencana mengajukan kembali usulan penghapusan pajak atas manfaat jaminan hari tua (JHT), yang sebelumnya dikaji melalui opsi tarif nol persen atau kenaikan batas saldo kena pajak dari Rp50 juta menjadi Rp400 juta.