JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menggunakan aturan baru dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Aturan tersebut menjadi dasar penghitungan upah minimum pekerja di seluruh Indonesia pada tahun depan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan rumus penghitungan UMP 2027 telah diatur dalam undang-undang terbaru. “Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026). Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026. Dalam aturan tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Berdasarkan Pasal 139, indeks tertentu yang digunakan dalam rumus penghitungan upah minimum ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 1. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar untuk menghitung besaran upah minimum di masing-masing daerah. Namun, penentuan UMP 2027 tidak hanya mengacu pada hasil penghitungan rumus tersebut. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), yakni biaya yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara hasil penghitungan menggunakan rumus dan kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah. Untuk menentukan besaran kebutuhan hidup layak, pemerintah akan melakukan survei di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui lembaga yang menangani urusan statistik. Hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi upah minimum. Rekomendasi dewan pengupahan kemudian disampaikan kepada gubernur untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum di daerahnya. Dengan demikian, besaran UMP 2027 dapat berbeda di setiap provinsi sesuai hasil penghitungan dan kebutuhan hidup layak masing-masing wilayah. Meski dasar penghitungannya sudah tercantum dalam undang-undang, pemerintah masih perlu menerbitkan aturan teknis melalui peraturan pemerintah (PP). Ketentuan tersebut diamanatkan dalam Pasal 139 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2026. Sementara itu, Yassierli belum memberikan kepastian mengenai besaran kenaikan UMP 2027, termasuk untuk DKI Jakarta. Ketika ditanya apakah upah minimum Jakarta akan naik, ia meminta masyarakat menunggu perkembangan selanjutnya. “Lihat nanti aja nanti,” ujar Yassierli. Besaran UMP 2027 baru dapat diketahui setelah pemerintah menyelesaikan ketentuan penghitungan dan masing-masing kepala daerah menetapkan upah minimum di wilayahnya. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi pengusaha dalam menentukan upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.