JAKARTA, investor.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja meskipun hanya bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Ketentuan itu menuai sorotan karena status bekerja belum tentu menunjukkan seseorang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan batas minimal satu jam bekerja memang mengikuti standar internasional. Namun, ia menilai ukuran tersebut belum cukup untuk menggambarkan kondisi pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. “Nah, jadi gitu, 1 jam dalam seminggu, dia bisa bekerja, dia sudah melakukan sesuatu, sudah dianggap bekerja. Tapi apakah itu memang merepresentasikan sebagai orang yang sudah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Saya mau katakan tidak,” kata Timboel saat dihubungi, Selasa (10/11/2026). BPS menggunakan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam menghitung jumlah penduduk bekerja. Berdasarkan ketentuan itu, seseorang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan minimal satu jam dalam seminggu sudah masuk kategori bekerja. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh, Edy Mahmud, menjelaskan metode tersebut mengacu pada standar International Conference of Labour Statisticians (ICLS) yang diselenggarakan ILO. Penghitungan ini telah digunakan sejak awal pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dengan metode itu, seseorang yang kehilangan pekerjaan kemudian beralih menjadi pekerja informal tetap dapat tercatat bekerja selama memenuhi batas minimal satu jam seminggu. Meski demikian, ketentuan tersebut digunakan untuk keperluan statistik, bukan sebagai ukuran kecukupan penghasilan pekerja. BPS juga mencatat, masyarakat yang benar-benar hanya bekerja satu jam dalam seminggu berjumlah 0,2% dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2026. Artinya, ketentuan satu jam merupakan batas minimal penghitungan, bukan gambaran jam kerja mayoritas pekerja Indonesia. Untuk melihat kondisi tersebut lebih rinci, BPS membagi penduduk bekerja menjadi tiga kelompok berdasarkan jam kerja dan kebutuhan terhadap pekerjaan tambahan, yakni pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Pekerja penuh adalah penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam, tetapi tidak mencari atau tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan. Adapun setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Kelompok ini tetap dihitung sebagai penduduk bekerja, bukan pengangguran terbuka. Berdasarkan data BPS, sebanyak 99,85 juta orang atau 67,47% penduduk bekerja masuk kategori pekerja penuh pada Agustus 2026. Sementara itu, pekerja paruh waktu mencapai 35,29 juta orang atau 23,85%, sedangkan setengah pengangguran sebanyak 12,84 juta orang atau 8,68%. Batas 35 jam tersebut merupakan pengelompokan statistik BPS. Angkanya berbeda dengan ketentuan jam kerja normal di Indonesia yang umumnya ditetapkan 40 jam dalam seminggu. Timboel mempertanyakan apakah seseorang yang hanya memiliki pekerjaan dengan jam kerja terbatas sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mencontohkan orang yang membantu menjaga warung selama satu jam seminggu, tetapi belum tentu memperoleh upah. “Belum tentu dia dapat upah, jangan-jangan dia 1 jam jagain toko cuma dikasih makan,” ujarnya. Menurut Timboel, penilaian terhadap kondisi lapangan kerja seharusnya tidak berhenti pada jumlah penduduk yang tercatat bekerja. Pemerintah juga perlu memperhatikan pendapatan, keberlanjutan pekerjaan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Sorotan serupa disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Ia menilai penghitungan penduduk bekerja perlu dibaca bersama perkembangan pekerja informal dan masyarakat yang belum memperoleh jam kerja memadai. “Di samping masih menggunakan ukuran 1 jam bekerja dianggap sebagai orang yang bekerja, pekerja informal kita semakin naik,” kata Huda, Selasa. BPS mencatat porsi pekerja informal meningkat dari 57,80% pada Agustus 2025 menjadi 57,93% pada Agustus 2026. Sebaliknya, persentase pekerja formal turun dari 42,20% menjadi 42,07%, meskipun jumlahnya bertambah sekitar 410.000 orang. Huda menyoroti banyaknya masyarakat yang mencari penghasilan melalui usaha kecil atau pekerjaan mandiri karena terbatasnya kesempatan kerja formal. Ia mencontohkan pedagang makanan dan pengemudi ojek online yang tetap bekerja meskipun pendapatannya belum tentu mencukupi kebutuhan hidup. “Pekerja yang tidak punya pilihan selain menjadi penjual gorengan, ataupun driver ojek online, semakin meningkat,” ujarnya. Menurut Huda, kondisi itu menjadi alasan mengapa penurunan angka pengangguran tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan penciptaan lapangan kerja. Kualitas pekerjaan juga perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah masyarakat telah memperoleh penghasilan yang memadai. BPS sendiri mencatat jumlah pengangguran Indonesia turun sekitar 77.000 orang menjadi 7,38 juta orang pada Agustus 2026. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun dari 4,85% menjadi 4,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dalam periode yang sama, jumlah setengah pengangguran justru meningkat sebanyak 1,24 juta orang, dari 11,60 juta menjadi 12,84 juta orang. Perkembangan kedua kelompok tersebut menunjukkan pentingnya membaca angka pengangguran bersama indikator ketenagakerjaan lainnya. Timboel menegaskan, status bekerja secara statistik tidak selalu mencerminkan pekerjaan yang mampu memberikan penghidupan layak. Menurutnya, kepastian pekerjaan dan kecukupan pendapatan juga harus menjadi perhatian pemerintah. “Pekerjaan yang layak itu adalah berkesinambungan. Pekerjaan yang layak upahnya berapa? Upah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak,” pungkas Timboel.