IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

Berita terbaru seputar DJP.

DJP Ungkap Daftar Daerah dengan Sengketa Pajak Terbanyak
Ekonomi

DJP Ungkap Daftar Daerah dengan Sengketa Pajak Terbanyak

CNN

schedule7 hari yang lalu · 16.08 WIBvisibility10menu_book1 mnt

DJP mengungkap daftar daerah dengan jumlah sengketa pajak tertinggi di Indonesia. Secara total, ada 73.394 kasus selama periode 2021 hingga kuartal III 2026.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 5 Nov 2026, 16.08 WIB

DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen
Ekonomi

DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen

CNN

schedule7 hari yang lalu · 14.27 WIBvisibility13menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan alasan pembalut wanita masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 5 Nov 2026, 14.27 WIB

DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital
Ekonomi

DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital

CNN

schedule9 hari yang lalu · 05.46 WIBvisibility122menu_book1 mnt

DJP menegaskan tak semua transfer bank dikenai pajak digital. SPP-TDLN dikenakan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 3 Nov 2026, 05.46 WIB

DJP Pastikan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPN
Nasional

DJP Pastikan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPN

Kompas

schedule10 hari yang lalu · 16.53 WIBvisibility136menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan transfer dana dan remitansi tidak otomatis dikenai PPN. Sistem pemungutan yang dibahas berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN, bukan untuk semua transaksi atau transfer personal.

Sumber Berita: Kompas

$GOTOSektor Teknologi

Newsroom · 2 Nov 2026, 16.53 WIB

DJP Buka Suara soal Transfer Bank Cs Kena Pajak Digital per 9 November
Ekonomi

DJP Buka Suara soal Transfer Bank Cs Kena Pajak Digital per 9 November

CNN

schedule10 hari yang lalu · 15.37 WIBvisibility107menu_book1 mnt

DJP menjelaskan ketentuan pajak digital yang mulai berlaku 9 November 2026. Kebijakan itu mencakup layanan transfer bank dan sejumlah layanan digital lainnya.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 2 Nov 2026, 15.37 WIB

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 58,75 Triliun, Ini Rinciannya
Nasional

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 58,75 Triliun, Ini Rinciannya

Kompas

schedule11 hari yang lalu · 05.00 WIBvisibility144menu_book1 mnt

Penerimaan pajak ekonomi digital tercatat Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. Kontributor terbesarnya adalah PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 45,21 triliun.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 1 Nov 2026, 05.00 WIB

DJP Catat 22 Ribu Wajib Pajak Masuk Cakupan Pajak Minimum Global
Ekonomi

DJP Catat 22 Ribu Wajib Pajak Masuk Cakupan Pajak Minimum Global

CNN

schedule14 hari yang lalu · 04.16 WIBvisibility12menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 22.662 wajib pajak tergabung dalam 1.980 grup perusahaan terindikasi masuk dalam cakupan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) per 20 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total tersebut, sebanyak 5.757 wajib pajak telah melakukan pemenuhan regulasi. Jumlah itu sekitar 25 persen dari keseluruhan wajib pajak yang terindikasi masuk cakupan GMT.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 29 Okt 2026, 04.16 WIB

DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Pajak 100 Persen hingga Akhir 2026
Ekonomi

DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Pajak 100 Persen hingga Akhir 2026

CNN

schedule15 hari yang lalu · 20.34 WIBvisibility185menu_book1 mnt

DJP Kemenkeu menghapus sanksi administratif hingga 100 persen bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT PPh untuk tahun pajak sampai dengan 2025.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 28 Okt 2026, 20.34 WIB

DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi 100 Persen Bukan Pemutihan Pajak
Ekonomi

DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi 100 Persen Bukan Pemutihan Pajak

CNN

schedule15 hari yang lalu · 17.22 WIBvisibility12menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang dan memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 28 Okt 2026, 17.22 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).