Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan transfer dana dan remitansi atau kiriman uang tidak otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem tersebut merupakan upaya pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. "Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," kata Inge kepada Kompas.com pada Senin (2/11/2026). Ia menegaskan, SPP-TDLN bukan merupakan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Kebijakan tersebut juga tidak ditujukan untuk memungut pajak atas seluruh transaksi luar negeri. Pemungutan PPN melalui sistem ini hanya berlaku bagi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut DJP, SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pemungutan pajak berganda, serta menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Sistem ini juga dirancang untuk memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai ketentuan. DJP turut memastikan transaksi digital luar negeri yang PPN-nya telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk tidak akan dikenai pemungutan kembali melalui SPP-TDLN. Dari sisi konsumen, penerapan sistem ini diharapkan mempermudah administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu melakukan sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang seharusnya dipungut pajak. Inge menyatakan, sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandbox dan periode stabilisasi. "Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan," jelasnya. Pada tahap awal, 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi. DJP akan menyampaikan informasi mengenai penunjukan pemungut PPN baru melalui kanal resminya setelah seluruh tahapan persiapan diselesaikan. Adapun sebelumnya, Adik Presiden Prabowo Subianto ini mengungkapkan pemerintah berkomitmen meningkatkan cakupan pemungutan pajak di Indonesia, salah satunya melalui perluasan skema pemungutan pajak digital. Dia menyebut bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GOTO akan mulai ikut memungut dan menyetorkan pajak pada 9 November 2026. "Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).