Penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 45,21 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut menjadi kontribusi terbesar dalam total penerimaan pajak sektor ekonomi digital yang tercatat sebesar Rp 58,75 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas basis pemungutan dan memperkuat pengawasan untuk mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital. "Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." Ungkap Bimo dalam keterangan tertulis pada Sabtu (31/10/2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN. Sepanjang September 2026, DJP menunjuk tiga pemungut PPN PMSE baru, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V. DJP juga melakukan perubahan data pemungut PPN PMSE atas Niantic International Ltd. Penerimaan PPN PMSE terkumpul sejak 2020. Setoran tercatat sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, dan Rp 10,32 triliun pada 2025. Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2026, penerimaan PPN PMSE mencapai Rp 9,54 triliun. Secara keseluruhan, penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. Selain PPN PMSE sebesar Rp 45,21 triliun, penerimaan berasal dari Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp 5,96 triliun, pajak transaksi teknologi finansial atau fintech sebesar Rp 5,40 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp 2,18 triliun. Bimo menegaskan, pengawasan dan perluasan basis pemungutan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha digital. “DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan,” ujar Bimo. Menurut dia, upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil bagi pelaku usaha digital maupun konvensional.