Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan ketentuan pajak digital yang berlaku mulai 9 November 2026. Layanan transfer bank termasuk dalam layanan yang menjadi objek ketentuan tersebut. DJP menyatakan kebijakan itu merupakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa digital tertentu. Ketentuan berlaku sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain transfer bank, sejumlah layanan digital lain juga masuk dalam cakupan kebijakan. DJP meminta masyarakat memahami bahwa pajak dikenakan atas jasa atau layanan yang memenuhi kriteria dalam aturan. DJP menegaskan pajak tersebut bukan pungutan baru yang dikenakan khusus terhadap transfer dana, melainkan bagian dari ketentuan PPN atas jasa digital.