Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kebijakan pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak bukan merupakan pemutihan. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang pajak meskipun sanksi administratif dihapus. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan fasilitas tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh wajib pajak. Untuk memanfaatkannya, wajib pajak harus mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. "Ini bukan merupakan tax amnesty. Bukan pemutihan, ya, tapi ini merupakan pengurangan sanksi ataupun penghapusan sanksi administrasi yang dalam jangka waktu tertentu," ujar Neilmaldrin dalam Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pajak Minimum Global di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (28/10). Jenis sanksi yang dapat memperoleh fasilitas antara lain sanksi bunga, keterlambatan penyampaian SPT, faktur pajak, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan, serta denda Pajak Bumi dan Bangunan. Fasilitas hanya mencakup sanksi administratif yang belum dibayar atau dilunasi sesuai ketentuan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh hingga tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, sanksi dihapus 100 persen jika SPT disampaikan 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Pengurangan menjadi 50 persen untuk penyampaian 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen untuk 1 April hingga 30 Juni 2027. Permohonan fasilitas harus diajukan paling lambat 1 Oktober 2028. Persyaratannya antara lain wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan, atau melampirkan pencabutan gugatan; menyatakan sanksi timbul akibat kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak; serta belum membayar sanksi administratif tersebut. Sebelumnya, PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengubah mekanisme pembayaran utang pajak sehingga pembayaran wajib pajak diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu. Aturan itu juga menyempurnakan ketentuan keberatan dan pengurangan atau penghapusan sanksi.