IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

#kebijakan pajak

Masuk untuk mengikuti

Berita terbaru seputar kebijakan pajak.

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Sorot Beban Ekonomi dan Kerugian Konstitusional
Nasional

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Sorot Beban Ekonomi dan Kerugian Konstitusional

Kompas

schedulekemarin · 12.23 WIBvisibility4menu_book1 mnt

Selain beban ekonomi, Bernita juga mendalilkan kerugian konstitusional dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditujukan untuk pembalut.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 11 Nov 2026, 12.23 WIB

Airlangga Beri Sinyal Batas Penghasilan Bebas Pajak Diubah Tahun Depan
Ekonomi

Airlangga Beri Sinyal Batas Penghasilan Bebas Pajak Diubah Tahun Depan

CNN

schedule7 hari yang lalu · 21.11 WIBvisibility8menu_book1 mnt

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 5 Nov 2026, 21.11 WIB

Airlangga: Penyesuaian PTKP 2027 Masih Dibahas, Belum Bisa Berlaku Januari
Nasional

Airlangga: Penyesuaian PTKP 2027 Masih Dibahas, Belum Bisa Berlaku Januari

Investor

schedule7 hari yang lalu · 19.10 WIBvisibility12menu_book1 mnt

Pemerintah berencana menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027, tetapi pembahasannya belum selesai dan kebijakan itu tidak akan berlaku pada Januari. Besaran penyesuaian belum diumumkan.

Sumber Berita: Investor

Newsroom · 5 Nov 2026, 19.10 WIB

Buruh Minta Pemerintah Tetapkan Pajak Pembalut Wanita 0 Persen
Nasional

Buruh Minta Pemerintah Tetapkan Pajak Pembalut Wanita 0 Persen

Kompas

schedule8 hari yang lalu · 06.32 WIBvisibility111menu_book1 mnt

Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah menetapkan pajak 0 persen untuk pembalut wanita karena dinilai sebagai kebutuhan dasar, bukan barang mewah. Ia juga mendorong pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua menjadi 0 persen.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 4 Nov 2026, 06.32 WIB

Menkeu Pastikan Tidak Ada PPN Baru untuk Transfer Antarbank dan E-Wallet
Nasional

Menkeu Pastikan Tidak Ada PPN Baru untuk Transfer Antarbank dan E-Wallet

Kompas

schedule9 hari yang lalu · 20.55 WIBvisibility7menu_book1 mnt

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital. Aturan yang dijelaskan berkaitan dengan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi obyek pajak.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 3 Nov 2026, 20.55 WIB

Maman Minta Publik Tak Salah Tafsir soal Isu Pajak Pedagang Kecil
Ekonomi

Maman Minta Publik Tak Salah Tafsir soal Isu Pajak Pedagang Kecil

CNN

schedule9 hari yang lalu · 17.51 WIBvisibility114menu_book1 mnt

Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta publik tidak keliru memahami isu pajak untuk pedagang kecil. Ia menegaskan pemerintah tidak sedang merancang kebijakan pajak baru bagi pelaku UMKM.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 3 Nov 2026, 17.51 WIB

Pemerintah Relakan Pajak Rp 576 Triliun pada 2026, Ini Tujuannya
Nasional

Pemerintah Relakan Pajak Rp 576 Triliun pada 2026, Ini Tujuannya

Kompas

schedule12 hari yang lalu · 13.51 WIBvisibility14menu_book1 mnt

Pemerintah memperkirakan belanja perpajakan 2026 sebesar Rp 576,4 triliun atau 2,24 persen PDB. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, fasilitas pajak tersebut digunakan untuk menjaga daya beli dan mendukung kegiatan ekonomi.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 31 Okt 2026, 13.51 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).