JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Pemerintah menetapkan pajak 0 persen terhadap pembalut wanita. "KSPI dan Partai Buruh mendesak dalam reformasi pajak ini, pembalut wanita pajaknya 0 persen," kata Said dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026). Said mengatakan pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang harus diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pembalut bukan barang mewah. "Pembalut wanita adalah kebutuhan primer, seperti beras, seperti minyak goreng. Itu kebutuhan primer. Bukan barang mewah," ujarnya. Said menilai, Pemerintah mestinya meringankan biaya kebutuhan tersebut, terutama bagi buruh perempuan dan keluarga berpenghasilan rendah. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Keuangan agar tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya pembebasan pajak pembalut merupakan langkah konkret yang dapat membantu perempuan memenuhi kebutuhan dasarnya. "Tidak bangkrut negara kalau ngurusin pembalut wanita itu," katanya. Selain mendorong pajak pembalut wanita 0 persen, buruh juga mendorong Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0 persen. Menurutnya, pemotongan pajak atas pencairan JHT terasa memberatkan, terutama bagi buruh yang baru saja terkena PHK. "Pajak JHT itu kan tabungan sosial," ujar Iqbal. Silakan dihitung oleh Kementerian Keuangan, pajak JHT-nya 0." tuturnya.