Ringkasan, bukan salinan isi lengkap: Pemerintah mengalokasikan belanja perpajakan Rp 576,4 triliun pada 2026, setara 2,24 persen PDB, dan memperkirakan nilainya sekitar Rp 632 triliun pada 2027. Suahasil Nazara menjelaskan bahwa fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak, serta PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah untuk barang dan jasa tertentu, dimaksudkan sebagai stimulus. Tanpa fasilitas itu, rasio perpajakan berpotensi lebih dari 13 persen PDB; saat ini berada di kisaran 10–11 persen.