Pemerintah berencana menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027. Namun, kebijakan tersebut belum akan diberlakukan pada Januari 2027 karena masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa penyesuaian PTKP menjadi salah satu kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah untuk tahun depan. Meski demikian, pembahasan mengenai kebijakan tersebut belum rampung sehingga penerapannya kemungkinan baru dilakukan setelah Januari 2027. “PTKP itu akan diberlakukannya tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan, jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari, jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan,” kata Airlangga dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2026 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Airlangga belum mengungkapkan besaran penyesuaian PTKP yang akan diterapkan. Pemerintah masih membahas rencana tersebut bersama kementerian terkait sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut. Merujuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), aturan PTKP yang berlaku saat ini masih merujuk pada PMK No. 101/PMK.010/2016 serta UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Besaran PTKP orang pribadi tidak kawin dan tanpa tanggungan anak ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan Selain penyesuaian PTKP, pemerintah juga menyiapkan insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta pada 2027. Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari rencana stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.