IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

#Regulasi perpajakan

Masuk untuk mengikuti

Berita terbaru seputar Regulasi perpajakan.

Ekonomi

Pajak Digital Bakal Diperluas, Cek Transaksi yang Bakal Dipungut PPN

Kontan Epaper

schedule8 hari yang lalu · 08.24 WIBvisibility111menu_book1 mnt

Pemerintah akan memperluas keterlibatan bank dan perusahaan fintech dalam pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui SPP-TDLN. Sistem ini merupakan mekanisme tambahan, bukan jenis pajak baru atau perubahan tarif PPN.

Sumber Berita: Kontan Epaper

$BBNI$BBRI$BBTN$BMRI$BRISSektor Keuangan

Newsroom · 4 Nov 2026, 08.24 WIB

Menkeu Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tak Dikenai PPN
Nasional

Menkeu Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tak Dikenai PPN

Investor

schedule9 hari yang lalu · 20.07 WIBvisibility115menu_book1 mnt

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada kebijakan PPN baru atas transfer antarbank atau dompet digital. Sistem pemungutan pajak yang dibahas ditujukan bagi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN, bukan nilai dana yang ditransfer.

Sumber Berita: Investor

Newsroom · 3 Nov 2026, 20.07 WIB

DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi 100 Persen Bukan Pemutihan Pajak
Ekonomi

DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi 100 Persen Bukan Pemutihan Pajak

CNN

schedule15 hari yang lalu · 17.22 WIBvisibility13menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang dan memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sumber Berita: CNN

Newsroom · 28 Okt 2026, 17.22 WIB

Restrukturisasi BUMN Bisa Kena PPh 0 Persen, tetapi Aturannya Belum Final
Nasional

Restrukturisasi BUMN Bisa Kena PPh 0 Persen, tetapi Aturannya Belum Final

Kompas

schedule27 hari yang lalu · 07.07 WIBvisibility15menu_book1 mnt

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan aturan PPh final 0 persen untuk transaksi restrukturisasi BUMN masih dibahas dan menunggu Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Pemerintah. Kode objek pajak yang sudah tercantum belum memastikan bahwa ketentuan akhirnya telah ditetapkan.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 16 Okt 2026, 07.07 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).