JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0 persen untuk transaksi restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) masih dalam tahap pembahasan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kebijakan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Bimo saat ditemui wartawan di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (15/10/2026). “Kami sedang menunggu regulasi PMK dan PP-nya,” kata Bimo, dikutip dari Antara. Di sisi lain, sejumlah kode objek pajak terkait restrukturisasi BUMN telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026. Kode-kode tersebut mencakup enam jenis transaksi yang berkaitan dengan restrukturisasi BUMN dan anak usahanya, dengan tarif PPh final 0 persen. Meski demikian, pencantuman kode objek pajak tersebut belum dapat dijadikan kepastian bahwa ketentuan perpajakan yang akan diterapkan nantinya sudah final. Bimo mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu melihat substansi PP yang akan diterbitkan sebelum menentukan perlakuan perpajakan atas transaksi restrukturisasi BUMN. “PP-nya dulu dong kita lihat. Kalau PP-nya belum jadi, kita salah,” ujarnya. Ia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap kode objek pajak yang telah tersedia apabila diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan administrasi dengan regulasi yang nantinya ditetapkan. Berdasarkan Lampiran PER-12/PJ/2026, terdapat enam kode objek pajak terkait restrukturisasi BUMN yang mencantumkan tarif PPh final 0 persen. Pertama, kode 28-408-02 untuk pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN. Kedua, kode 28-408-03 untuk penerimaan hibah saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN. Ketiga, kode 28-408-04 untuk transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usaha yang dapat menggunakan nilai buku berupa pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai. Keempat, kode 28-408-05 untuk transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usaha yang dapat menggunakan nilai buku berupa penurunan nilai nominal saham nontunai.