IHSG5.115,04▼ 0.21%
BBCA5.325▲ 0.47%
BBRI2.860▲ 1.42%
BMRI3.770▲ 0.53%
BBNI3.370▼ 0.88%
TLKM2.060▲ 0.98%
ASII5.250▼ 1.87%
UNVR1.535▼ 0.32%
ICBP6.475▲ 2.78%
ADRO2.310▼ 1.28%
ANTM2.750▼ 0.36%

Topik

Berita terbaru seputar UU Tipikor.

Kejagung Geledah 6 Kantor Perusahaan soal Kasus Korupsi Nikel yang Dikelola Arif Kurniawan
Nasional

Kejagung Geledah 6 Kantor Perusahaan soal Kasus Korupsi Nikel yang Dikelola Arif Kurniawan

Kompas

schedulekemarin dulu · 16.45 WIBvisibility6menu_book1 mnt

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, enam lokasi itu merupakan kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh Arif Kurniawan (AK).

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 10 Nov 2026, 16.45 WIB

Luhut Tegaskan Pasal Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dari UU Tipikor
Nasional

Luhut Tegaskan Pasal Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dari UU Tipikor

Kompas

schedule15 hari yang lalu · 16.27 WIBvisibility14menu_book1 mnt

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pasal kerugian negara tidak akan dihapus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 28 Okt 2026, 16.27 WIB

Luhut Soroti Kepastian Hukum untuk Tarik Investasi ke Indonesia
Nasional

Luhut Soroti Kepastian Hukum untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Kompas

schedule16 hari yang lalu · 19.19 WIBvisibility10menu_book1 mnt

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kepastian hukum sebagai faktor penting bagi investor. Isu itu dibahas bersama Menko Yusril Ihza Mahendra dalam diskusi penyempurnaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 27 Okt 2026, 19.19 WIB

Airlangga: Indonesia Perlu Ratifikasi Aturan Antisuap Pejabat Asing untuk Masuk OECD
Nasional

Airlangga: Indonesia Perlu Ratifikasi Aturan Antisuap Pejabat Asing untuk Masuk OECD

Kompas

schedule20 hari yang lalu · 21.37 WIBvisibility16menu_book1 mnt

Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu meratifikasi aturan terkait penyuapan pejabat publik asing sebagai salah satu syarat proses aksesi OECD. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028.

Sumber Berita: Kompas

Newsroom · 23 Okt 2026, 21.37 WIB

infoDisclaimer

Konten dalam www.investanews.net ini bersifat edukasi keuangan dan informasi umum, bukan merupakan ajakan, rekomendasi, atau saran profesional untuk membeli atau menjual efek/aset kripto/instrumen investasi apa pun. Investasi melibatkan risiko finansial, termasuk potensi kehilangan modal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Seluruh keputusan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Anda. Do Your Own Research (DYOR).