JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, enam lokasi itu merupakan kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). "Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," kata Anang, di Kejagung, Selasa (10/11/2026). Anang merincikan, enam lokasi itu meliputi kantor PT ANI di Kendari dan kantor PT ANI di lokasi tambang di Konawe Utara. Ada juga kantor PT KAA di Konawe Utara dan kantor PT AMI di Kendari. Kemudian, kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah. "Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK," ujar dia. Lokasi tersebut meliputi satu rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park. Dua lokasi lainnya merupakan kantor PT DDR, masing-masing di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita uang tunai dari dua lokasi yang berbeda sebesar Rp 11,2 miliar dan Rp 595 juta yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 yang dikelola oleh pengusaha Arif Kurniawan (AK). PT Bumi Sentosa Jaya diduga melakukan aktivitas penambangan nikel ilegal meski Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah berakhir pada 2014. Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebagai sangkaan subsider, PT BSJ dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Selain itu, terdapat pula sangkaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.