Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia perlu meratifikasi aturan terkait penyuapan terhadap pejabat publik asing sebagai salah satu syarat dalam proses aksesi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Airlangga mengatakan, penguatan aturan tersebut penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara. Indonesia sebelumnya telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sekitar 20 tahun lalu. “Kalau Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang berbasis kepada UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu sudah diratifikasi 20 tahun yang lalu. Tetapi ada satu lagi terkait dengan bribery, terutama untuk foreign bribery. Nah ini juga kita perlu ratifikasi karena itu menjadi bagian awal daripada proses keanggotaan OECD,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jumat (23/10/2026). Ia menambahkan, penguatan tata kelola juga menjadi bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD. Sejauh ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor, dengan progres sekitar 80 persen. Namun, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan. Proses aksesi Indonesia saat ini telah memasuki tahap peninjauan teknis (technical review). Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh OECD pada 2028. Sebelumnya, revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) masih dalam tahap pengkajian pemerintah dan tercantum dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, pembaruan UU Tipikor diperlukan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar antikorupsi internasional. Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum untuk memperbarui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional. Salah satu poin revisi UU Tipikor, kata Setyo, adalah mengakomodasi mandat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). “Dalam UNCAC, khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” kata Setyo pada Jumat (13/2/2026). KPK telah menyerahkan rekomendasi pembaruan UU Tipikor kepada Kementerian Hukum pada 4 Februari 2026. Rekomendasi tersebut disusun untuk mendukung proses aksesi OECD sekaligus agenda reformasi hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.