JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pasal kerugian negara tidak akan dihapus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Luhut menjelaskan, rekomendasi awal hasil kajian DEN yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 tidak memuat usulan penghapusan pasal kerugian negara. Menurut dia, kajian tersebut justru bertujuan menyempurnakan regulasi pemberantasan korupsi untuk memperkuat kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha dan investor. “Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara. Yang kita cari adalah kepastian hukum. Ekonomi tidak akan berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas, dan kita harus berani menyempurnakan perbaikan UU Tipikor, agar lebih selaras dengan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi 20 tahun lalu, namun belum diimplementasikan optimal,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10/2026) seperti dikutip dari Antara.