Topik
#BBM subsidi
Masuk untuk mengikutiBerita terbaru seputar BBM subsidi.
Kuota Pertalite Tetap 29,26 Juta KL, Pemerintah Diminta Tambah Kuota saat Nataru
Kontan Epaper
schedule21 jam yang lalu · 16.36 WIBvisibility5menu_book1 mnt
Pemerintah tidak menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) JBKP Pertalite hingga akhir tahun. Ini kata praktisi migas.
Sumber Berita: Kontan Epaper
Newsroom · 11 Nov 2026, 16.36 WIB
Kuota Pertalite Ditambah, DEN Tekankan Kecukupan Stok dan Ketepatan Distribusi
Bisnis Indonesia
schedulekemarin dulu · 20.00 WIBvisibility9menu_book1 mnt
DEN meminta penambahan kuota Pertalite 2026 memperhitungkan stok, produksi kilang, dan lonjakan konsumsi agar distribusi BBM tetap terjaga.
Sumber Berita: Bisnis Indonesia
Newsroom · 10 Nov 2026, 20.00 WIB
Airlangga Sebut Penambahan Kuota BBM Subsidi untuk Penuhi Kebutuhan hingga Akhir 2026
Kontan
schedulekemarin dulu · 18.07 WIBvisibility6menu_book1 mnt
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penambahan kuota BBM subsidi untuk penuhi kebutuhan hingga akhir Desember 2026.
Sumber Berita: Kontan
Newsroom · 10 Nov 2026, 18.07 WIB
/data/photo/2026/09/01/6a95e4eff352e.jpeg)
Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 November 2026 di Seluruh Indonesia
Kompas
schedule11 hari yang lalu · 08.45 WIBvisibility15menu_book1 mnt
Harga BBM Pertamina pada November 2026 masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak 2 September 2026.
Sumber Berita: Kompas
Newsroom · 1 Nov 2026, 08.45 WIB
/data/photo/2026/10/23/6adaf95835e2e.jpg)
Suahasil Tak Banyak Bicara soal Tambahan Kuota BBM Subsidi, Hanya Pastikan Ketersediaan
Kompas
schedule17 hari yang lalu · 18.57 WIBvisibility202menu_book1 mnt
Menkeu Suahasil Nazara memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Sumber Berita: Kompas
Newsroom · 26 Okt 2026, 18.57 WIB
Organda Soroti Penyaluran BBM Subsidi, Usul Prioritas untuk Angkutan Umum
Kompas
schedule27 hari yang lalu · 15.59 WIBvisibility18menu_book1 mnt
Organda mendesak pemerintah mengubah aturan penyaluran BBM subsidi menyusul kelangkaan yang disebut berulang di sejumlah wilayah. Organisasi itu mengusulkan prioritas bagi angkutan umum berizin yang masih aktif dengan pengawasan berbasis GPS.
Sumber Berita: Kompas
Newsroom · 16 Okt 2026, 15.59 WIB