Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Kurnia Lesani Adnan mendesak pemerintah mengubah aturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menyusul kelangkaan yang disebut berulang di berbagai wilayah Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan alasan kendala distribusi, tetapi perlu disertai pembenahan regulasi dan penegakan hukum. Kurnia mengatakan kelangkaan tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Ia menyinggung sejumlah kejadian di lapangan, termasuk pengemudi meninggal saat mengantre BBM serta pertikaian antarpengantre maupun dengan petugas SPBU. Organda telah menyampaikan masukan kepada Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga mengenai upaya menjaga ketahanan anggaran subsidi BBM, tetapi menurutnya respons belum merata. Kurnia menilai aturan penyaluran subsidi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, perlu diubah dan ditegakkan secara konsisten. Menurutnya, pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dipengaruhi lemahnya penegakan aturan dan kesenjangan harga yang lebar, yang dapat membuka peluang bagi pihak tertentu memperoleh keuntungan. Ia juga menyoroti kendaraan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak tetapi masih dapat membeli BBM subsidi. Ia mencontohkan ketersediaan BBM di Sumatera Barat yang menurut pengamatannya membaik setelah pemerintah memberantas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Organda mengusulkan BBM subsidi diprioritaskan khusus bagi angkutan umum berizin yang masih aktif, dengan pengawasan berbasis teknologi GPS.