Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite pada 2026 perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan stok, dan kemampuan pasokan domestik. Praktisi Kebijakan Energi sekaligus Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, selain memastikan kecukupan stok nasional, pemerintah perlu menjaga ketepatan distribusi melalui fleksibilitas kuota antardaerah, percepatan pasokan, serta penguatan pengawasan untuk mencegah kelangkaan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Penambahan impor perlu memperhitungkan stok yang tersedia, produksi kilang domestik, dan peningkatan kebutuhan masyarakat," kata Kholid kepada Bisnis, Selasa (10/11/2026). Pemerintah sebelumnya telah menyetujui rencana penambahan kuota Pertalite tahun ini. Kebijakan tersebut muncul setelah terjadi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke Pertalite, seiring dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kholid memaparkan, kuota Pertalite 2026 ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter (kl). Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai 83,22%. Menurutnya, penyesuaian harga Pertamax pada Juni 2026 turut mengubah pola konsumsi BBM masyarakat. Pada Oktober 2026, penjualan Pertalite meningkat 12%. Sebaliknya, penjualan Pertamax dan Pertamax Turbo masing-masing turun 24,2% dan 55,3%. "Estimasi saya, kenaikan konsumsi Pertalite akan mencapai 4% dibanding kuota," tutur Kholid. Peralihan konsumsi tersebut tidak terlepas dari disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax yang mencapai Rp5.950 per liter. Saat ini, Pertalite dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax dibanderol Rp15.950 per liter. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite. "Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan," jelas Airlangga kepada wartawan di kantornya, Senin (9/11/2026). Meski demikian, Airlangga belum memerinci volume tambahan kuota BBM subsidi tersebut. Dia hanya memastikan APBN masih akan menanggung dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap harga pembelian BBM. Pekan sebelumnya, Airlangga menyebut harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) belum mencapai rata-rata US$100 per barel, yakni masih sekitar US$93 per barel. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah masih mampu menyerap gejolak harga energi hingga akhir tahun. "Untuk energi relatif harga pembelian kita di sektor energi di bawah US$100, sekitar US$93. Jadi sampai dengan akhir tahun relatif gejolak energi itu terserap oleh APBN," ujarnya pada konferensi pers pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% di kantornya, Kamis (5/11/2026).