ADA ironi besar dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memiliki bonus demografi, populasi usia produktif yang besar, penetrasi teknologi digital yang semakin luas, serta ambisi menjadi negara maju pada 2045. Di sisi lain, jutaan anak muda masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan pendidikan, dan memberikan kepastian masa depan. Bagi sebagian generasi muda, menyelesaikan pendidikan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ketidakpastian baru. Setelah bertahun-tahun belajar, mereka harus menghadapi persaingan kerja yang ketat, persyaratan pengalaman yang tinggi, ketidaksesuaian keterampilan, dan tawaran pekerjaan yang tidak selalu sebanding dengan biaya pendidikan maupun kebutuhan hidup. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang harus mengirimkan puluhan lamaran tanpa kepastian. Sebagian lainnya menerima pekerjaan di luar bidang keahlian, bekerja dengan kontrak jangka pendek, atau mengembangkan usaha kecil karena tidak menemukan alternatif pekerjaan yang memadai. Mereka tetap berusaha, tetapi sistem ekonomi belum tentu menyediakan ruang yang cukup bagi kemampuan dan aspirasi mereka. Situasi ini menuntut kita melihat persoalan ketenagakerjaan secara lebih mendasar. Krisis lapangan kerja bukan semata-mata tentang berapa banyak orang yang belum bekerja. Persoalan yang lebih penting adalah apakah perekonomian mampu menciptakan pekerjaan produktif, memberikan penghasilan yang layak, dan membuka mobilitas sosial bagi generasi muda. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Mei 2026 mencapai 4,65 persen. Jumlah penduduk bekerja tercatat 148,19 juta orang, sedangkan jumlah penganggur mencapai sekitar 7,22 juta orang. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,68 persen pada Februari 2026 menjadi 4,65 persen pada Mei 2026. Namun, di balik perbaikan angka nasional tersebut, terdapat persoalan yang lebih mengkhawatirkan. Tingkat pengangguran terbuka kelompok usia 15–24 tahun meningkat dari 16,36 persen pada Februari 2026 menjadi 17,37 persen pada Mei 2026. Dengan kata lain, sekitar 17 dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja usia muda masih menganggur. Angka tersebut menunjukkan bahwa membaiknya indikator ketenagakerjaan secara agregat belum otomatis berarti membaiknya kesempatan kerja bagi generasi muda. Mereka menghadapi hambatan khusus, mulai dari keterbatasan pengalaman, akses informasi lowongan, ketidaksesuaian kompetensi, hingga persaingan dengan tenaga kerja yang lebih berpengalaman. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan arah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merupakan indikator penting untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi. Namun, pertumbuhan PDB tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Perekonomian dapat tumbuh melalui peningkatan investasi yang padat modal, ekspansi sektor berbasis teknologi, atau kenaikan produktivitas tanpa penambahan tenaga kerja yang sebanding. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan ekonomi bahkan dapat berlangsung ketika sebagian sektor padat karya mengalami tekanan dan mengurangi perekrutan. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja secara memadai. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Salah satu persoalan mendasar dalam krisis lapangan kerja adalah melemahnya hubungan antara pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Selama ini, pendidikan dipahami sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Keluarga menginvestasikan sumber daya yang besar untuk menyekolahkan anak, dengan harapan pendidikan membuka pintu menuju pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Lulusan perguruan tinggi dapat menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan, sementara perusahaan mengeluhkan keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan kompetensi atau skills mismatch. Tingkat pengangguran kelompok usia muda mencapai sekitar 17,4 persen, sementara 48 persen perusahaan yang disurvei mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi memadai. Pemberitaan itu juga mengutip laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum yang menunjukkan bahwa 54 persen perusahaan di Indonesia mengidentifikasi kesenjangan keterampilan sebagai salah satu tantangan utama. Situasi tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan generasi muda yang dianggap kurang kompeten. Persoalannya juga terletak pada bagaimana sistem pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha berinteraksi. Perguruan tinggi mungkin telah menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi belum seluruhnya mampu menyesuaikan kurikulum dengan perubahan kebutuhan industri. Sebagian program studi masih terlalu berorientasi pada penguasaan teori, sementara kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktis, mengembangkan portofolio, dan memahami proses bisnis belum memadai. Di sisi lain, dunia usaha juga perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menyiapkan tenaga kerja masa depan. Perusahaan tidak dapat terus-menerus menuntut lulusan siap pakai, tetapi enggan menyediakan kesempatan magang yang berkualitas, pelatihan bagi pekerja pemula, atau jalur pengembangan karier bagi karyawan baru. Kita perlu membangun hubungan yang lebih produktif antara kampus dan industri. Kurikulum harus diperbarui secara berkala, program magang perlu dirancang dengan standar yang jelas, dan pendidikan vokasi harus berangkat dari kebutuhan kompetensi yang nyata.