Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong tiga agenda utama dalam reformasi bursa alias pasar modal domestik, yang salah satunya adalah perbaikan tata kelola di tingkat direksi emiten. Adapun, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian menggelar rapat konsultasi bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga perwakilan asosiasi emiten di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai bahwa otoritas bursa sejatinya telah menjalankan reformasi yang sangat maju dari sisi transparansi, likuiditas, maupun pengawasan (surveillance). "Banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan," klaim Drajad dalam konferensi pers usai rapat. Kendati demikian, untuk memperkuat reformasi tersebut, pemerintah kini mendorong tiga agenda yang mencakup peningkatan valuasi emiten, percepatan penegakan hukum, hingga perluasan edukasi investor. Pertama, terkait peningkatan valuasi perusahaan emiten, Drajad mendorong agar instansi terkait meniru kesuksesan reformasi pasar modal di Jepang dan Korea Selatan. "Di Jepang itu reformasinya dilakukan di tata kelola. Tata kelola yang dilakukan di tingkat direksinya, direksi dari para emiten," ungkapnya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa reformasi tata kelola di tingkat direksi terbukti mampu mendorong emiten di Jepang untuk meningkatkan efisiensi kapital. Akhirnya, kinerja perusahaan semakin solid, yang kemudian mengerek nilai korporasi secara keseluruhan, sehingga sukses menarik minat investor untuk masuk ke pasar saham. Untuk mendukung upaya peningkatan valuasi emiten tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun menampung sejumlah masukan dari asosiasi emiten yang diyakini mampu mendongkrak fundamental dan valuasi emiten domestik. "Tadi ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang bea masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagi kebijakan di sektor ekonomi riil. Itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga berkait," urai Dradjad. Kedua, pemerintah mendorong percepatan penegakan hukum (enforcement) terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Dradjad menargetkan proses penindakan dapat dipersingkat dengan meniru tolok ukur (benchmark) negara lain yang mampu merampungkan putusan dalam rentang satu hingga tiga minggu. Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa pengawasan pasar modal Indonesia tidaklah lemah seperti yang dianggap banyak pihak. Menurutnya, fungsi pengawasan telah berjalan optimal, namun intensitas komunikasi kepada publik terkait keputusan-keputusan di bidang pasar modal masih perlu ditingkatkan secara masif oleh manajemen BEI. Ketiga, pemerintah mendorong peningkatan literasi dan edukasi bagi pemegang saham maupun investor ritel. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa sekitar 15% dari total penduduk usia produktif kini telah memarkirkan dananya di pasar keuangan. Dengan perkembangan tersebut, Drajad pun menegaskan bahwa pasar modal kini tidak lagi sekadar diposisikan sebagai sarana bagi korporasi untuk menggalang dana, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen tabungan masa depan bagi rakyat Indonesia. "Karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal, sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," katanya. Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa negara akan melakukan berbagai langkah semaksimal mungkin agar nilai aset para investor ritel di bursa dapat terus terjaga dan terproteksi dari dinamika perekonomian.