NUSA DUA, investor.id–Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) menjadi jalan tol bagi Indonesia untuk mendongkrak ekspor sawit ke Uni Eropa (UE). Namun demikian, pada saat bersamaan, terdapat kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang bisa saja memperumit peningkatan ekspor sawit ke Eropa. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, IEU-CEPA sejatinya adalah jalur tol terbuka bagi Indonesia menuju salah satu pasar terbesar di dunia, sebuah pengubah permainan yang nyata dalam bisnis komoditas RI ke pasar UE, termasuk untuk minyak sawit. Namun, pada saat yang sama, sistem tol baru yang rumit bernama EUDR tengah dibangun di UE. “Mari kita bahas perdagangan global terlebih dahulu. IEU-CEPA itu jalur tol terbuka menuju salah satu pasar terbesar di dunia, sebuah pengubah permainan yang nyata. Tapi di saat yang sama, sistem tol baru yang rumit bernama EUDR tengah dibangun. Kita tidak bisa hanya mengagumi jalan terbuka itu, kita harus siap untuk melaluinya dengan strategi, kepatuhan, dan kesiapan membuktikan nilai kita,” ujar dia. Eddy mengatakan itu dalam sambutannya saat the 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026). Bagi pelaku industri sawit Indonesia, EUDR adalah sebuah tantangan bagi sistem perkelapasawitan di Indonesia. Dalam meresponsnya, Indonesia mesti melawan fakta dengan fakta dan standar dengan standar yang lebih baik pula. “EUDR adalah sebuah tantangan dan respons kita harus bersifat strategis. Ke dalam (negeri), kita harus menjadikan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bukan sekadar label tapi standar emas global sebagai sebuah wujud dan kebanggaan,” tandas Eddy. Sedangkan respons ke luar negeri, Indonesia harus menjadi advokat yang gigih dalam mempertahankan posisi sawit Indonesia. “Kita menjadi advokat dan diplomat yang gigih serta menjadikan petani sawit swadaya sebagai garda terdepan dari kisah sukses bangsa kita,” kata dia. Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan, EUDR yang akan diberlakukan dalam 14 hari ke depan, jika tidak ditunda lagi, memang tidak menyebut dirinya sebagai larangan. Namun apabila dibaca ketentuan rinciannya, ketentuan itu mencakup sawit dan kedelai tapi tidak meliputi rapesedd atau bunga matahari yang diproduksi di Eropa. Saat di Juli lalu Brussel mengeluarkan produk kulit (leather) dari cakupan aturan tersebut, produk oleokimia dari minyak sawit tetap di dalam cakupan EUDR. “Seluruh negara anggota UE dikategorikan sebagai berisiko rendah, produksi asal Italia dikategorikan berisiko rendah, tetapi Indonesia dikategorikan berisiko standar meskipun tingkat deforestasi kita berada sekitar 90% di bawah puncaknya,” papar dia. Arif Havas di IPOC 2026 memberikan special address. Arif mengatakan, EUDR bisa saja dimasukkan dalam kategori senjata regulasi yang dikeluarkan negara lain dalam hal ini UE karena Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandat nasional biodiesel 50% (B50) mulai 1 Juli tahun ini. “Kedua adalah senjata regulasi, antara lain EUDR yang akan diberlakukan dalam 14 hari ke depan, jika tidak ditunda lagi, kita tidak tahu,” jelas dia. Yang jelas terdapat unsur ketidakadilan dari EUDR. Seorang petani kecil di Eropa, misalnya di Bavaria, memenuhi syarat untuk mendapatkan aturan yang disederhanakan, namun seorang petani pemilik 2 hektare (ha) lahan di Jambi tidak mendapatkannya semata-mata karena letak lahannya bukan karena cara mereka bertani. Padahal, WTO telah memutuskan dalam kasus biofuel UE bahwa aturan tersebut secara khusus menargetkan minyak sawit dan mendiskriminasi Indonesia.