Per 8 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian sebesar 7,28 juta ton. Pemerintah kini mempercepat distribusi sisa kuota guna memenuhi perkiraan kebutuhan hingga akhir tahun yang mencapai 9,49 juta ton. Kebutuhan percepatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Rabu (11/11). Pada Rakortas, Zulhas meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penyaluran sisa alokasi tahun ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menyatakan, optimalisasi alokasi antara sektor pertanian dan perikanan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyerapan masing-masing sektor. "Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," kata Zulhas. Selain kejar target penyaluran 2026, Rakortas juga menyepakati alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton. Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan 295.936 ton untuk sektor perikanan. Zulhas menyampaikan, alokasi ini sejalan dengan upaya menjaga produktivitas pertanian dan perikanan, dengan pupuk berperan penting dalam ekosistemnya. "Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik," ujarnya. Dalam mendukung kelancaran seluruh proses distribusi, pada rapat turut dibahas kesiapan pengadaan bahan baku pupuk, juga penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi tahun anggaran sebelumnya agar pasokan tetap berkesinambungan.