Pemerintah menetapkan rincian pembagian alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2027 yang mencapai total 9,85 juta ton, dengan 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan 295.936 ton dialokasikan untuk sektor perikanan. Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Rabu (11/11). Zulhas menyampaikan, pembagian tersebut menjadi strategi memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani dan nelayan demi menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. "Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik," ujar Zulhas. Dalam rapat itu, pemerintah turut menyinggung percepatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026. Per 8 November 2026, realisasi penyaluran untuk sektor pertanian telah mencapai 7,28 juta ton dari perkiraan kebutuhan hingga akhir tahun sebesar 9,49 juta ton. Untuk mengejar sisa target tahun ini, Menko Pangan mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Menurutnya, optimalisasi alokasi antara sektor pertanian dan perikanan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyerapan masing-masing sektor. "Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," kata Zulhas. Dalam Rakortas turut dibahas kesiapan pengadaan bahan baku pupuk, serta penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi tahun anggaran sebelumnya guna menjaga kesinambungan pasokan. Ke depannya, pemerintah berkomitmen menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi melalui penguatan tata kelola agar penyalurannya dapat lebih efektif, dengan manfaatnya yang dirasakan langsung oleh petani serta nelayan.