Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban notifikasi atas transaksi penggabungan badan usaha (merger), peleburan (konsolidasi), serta pengambilalihan saham atau aset yang memenuhi persyaratan. Imbauan tersebut disampaikan mengingat mayoritas perkara merger dan akuisisi yang ditangani KPPU disebabkan oleh keterlambatan pelaporan dari pelaku usaha. Sejak 2000 hingga Oktober 2026, KPPU telah menangani 553 perkara mencakup 299 perkara persekongkolan tender, 82 perkara merger dan akuisisi, 51 perkara kemitraan, serta 121 perkara dugaan pelanggaran lainnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam periode tersebut, KPPU telah menjatuhkan 438 putusan dengan total denda sebesar Rp 4,18 triliun. Dari 82 perkara merger dan akuisisi yang disidangkan, sebanyak 78 perkara berkaitan dengan keterlambatan notifikasi, sedangkan empat perkara lainnya terkait penilaian menyeluruh atas transaksi. Jumlah notifikasi merger dan akuisisi yang diterima KPPU sejak 2010 hingga 6 Oktober 2026 mencapai 1.912 notifikasi. Sebanyak 119 notifikasi di antaranya diterima sepanjang 2026. Ketua KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, notifikasi merger dan akuisisi merupakan bagian penting dari upaya menjaga persaingan usaha tetap sehat. Pelaporan tepat waktu dengan dokumen lengkap membantu KPPU mengawasi perubahan struktur pasar dan mendukung iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan undang-undang, notifikasi wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi berlaku efektif secara yuridis. Kewajiban berlaku untuk transaksi yang memenuhi persyaratan, antara lain melampaui ambang batas aset dan/atau penjualan, mengakibatkan perubahan pengendalian, serta bukan transaksi antarpelaku usaha yang saling terafiliasi. Ketentuan juga memperhatikan aset dan/atau penjualan para pihak di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ambang batas umum adalah nilai aset gabungan lebih dari Rp 2,5 triliun atau nilai penjualan gabungan lebih dari Rp 5 triliun. Untuk sektor perbankan, ambang batas aset yang berlaku lebih dari Rp 20 triliun. Penghitungan mengikuti ketentuan mengenai kelompok usaha serta aset atau penjualan di Indonesia.