JAKARTA, investor.id – Ideatax meminta pemerintah memperjelas skema pajak khusus bagi pelaku usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Kejelasan itu mencakup pemisahan penghasilan (ring-fencing), klasifikasi jasa utama dan jasa penunjang, serta kaitannya dengan ketentuan Global Minimum Tax (GMT), yang semuanya perlu dituangkan dalam aturan turunan. Ideatax menyatakan pembentukan PFII memerlukan kesiapan menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan regulasi, infrastruktur, teknologi, hingga ekosistem bisnis dan sumber daya manusia. Managing Partner Ideatax, Jonathan Nainggolan, menekankan pentingnya penerapan prinsip pemisahan penghasilan (ring-fencing) secara konsisten dalam pelaksanaan special tax regime. Dengan prinsip tersebut, skema perpajakan khusus hanya dapat dimanfaatkan atas penghasilan dari kegiatan usaha yang memenuhi kriteria PFII, sementara penghasilan dari kegiatan usaha di luar kawasan harus dipisahkan dalam pembukuan. Menurut Jonathan, ketentuan ini perlu diperjelas, terutama bagi perusahaan jasa penunjang seperti konsultan pajak, pengelola dana, dan penyedia jasa profesional lainnya. Pemerintah perlu menetapkan kriteria penentuan sumber penghasilan serta mekanisme alokasi penghasilan bagi perusahaan yang beroperasi di dalam dan di luar kawasan. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas klasifikasi dan persyaratan pemberian skema perpajakan khusus bagi kegiatan jasa utama maupun jasa penunjang melalui aturan turunan. Kegiatan jasa utama, seperti perbankan dan pengelolaan family office, berpotensi memperoleh skema perpajakan khusus dalam jangka panjang. Namun, rincian teknis mengenai jenis fasilitas, persyaratan, serta jangka waktu pemberiannya masih perlu diperjelas, termasuk bagi kegiatan jasa penunjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PFII akan diatur melalui peraturan pelaksanaan. Pasal 72 UU PFII mengamanatkan agar peraturan tersebut ditetapkan paling lama enam bulan sejak undang-undang diundangkan pada 19 Agustus 2026, atau selambat-lambatnya 19 Februari 2027. Jonathan juga mengingatkan agar investor memperhitungkan ketentuan GMT. Ketentuan tersebut menetapkan tarif pajak efektif minimum 15% bagi grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal EUR 750 juta. Insentif pajak PFII tidak otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban GMT. Apabila menyebabkan tarif pajak efektif berada di bawah 15%, grup usaha yang memenuhi cakupan GMT berpotensi dikenai pajak tambahan. Di samping instrumen perpajakan, Jonathan mengapresiasi dukungan infrastruktur nonfisik yang ditawarkan PFII, antara lain fasilitas Golden Visa dan pelibatan hakim ad hoc dalam penyelesaian sengketa keperdataan dan bisnis. Menurut dia, Singapura dan Dubai dapat berkembang sebagai pusat finansial internasional karena didukung infrastruktur dan ekosistem bisnis yang matang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan lokasi PFII memiliki fasilitas sesuai kebutuhan investor. Jika PFII dikembangkan di kawasan Bali, pemerintah perlu mempercepat pembangunan gedung perkantoran, hunian, transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan keamanan. Infrastruktur tersebut penting untuk mendukung investasi, khususnya pengelolaan kekayaan lintas negara melalui family office dan trust fund. Investor pada sektor ini tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga kualitas hidup bagi keluarga yang akan menetap dalam jangka panjang. Adapun pengembangan PFII di Jakarta memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur bisnis. Namun, pemerintah perlu menetapkan batas wilayah kawasan secara jelas serta mengatur pemisahan kegiatan usaha di dalam dan di luar PFII.