JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp 458,5 triliun hingga minggu pertama Oktober 2026. Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, insentif tersebut disalurkan melalui dua alokasi, yakni KLM financing channel sebesar Rp 336,4 triliun dan KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp 122,1 triliun. “Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp458,5 triliun dengan alokasi pada KLM financing channel sebesar Rp336,4 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp122,1 triliun,” kata Destry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026). Secara sektoral, insentif KLM telah disalurkan kepada sejumlah sektor prioritas. Sektor tersebut mencakup pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Destry mengatakan, implementasi KLM PPU turut mendorong redistribusi likuiditas di perbankan dan meningkatkan transaksi di pasar uang rupiah. BI juga menetapkan kebijakan insentif KLM sebesar 5 persen, yang akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2026. Dalam kebijakan tersebut, insentif melalui financing channel ditetapkan paling tinggi sebesar 3 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Insentif ini diberikan melalui perluasan kredit atau pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, insentif melalui pendalaman pasar uang atau PPU ditetapkan paling tinggi sebesar 2 persen. Insentif PPU diperkuat untuk mendorong redistribusi likuiditas dan meningkatkan intermediasi perbankan.